Perang Iran menampilkan sebuah situasi yang pada permukaan terlihat seperti perbedaan posisi antara Amerika Serikat dan Inggris, tetapi dalam praktik justru menunjukkan keterhubungan yang kuat. Amerika Serikat mengambil langkah militer ofensif dan menyatakan tidak membutuhkan dukungan sekutu, sementara Inggris menegaskan tidak ikut serta dalam perang dan menekankan pendekatan defensif. Namun pada saat yang sama, Inggris tetap mengizinkan penggunaan pangkalan militernya untuk operasi Amerika serta tidak menghentikan keterlibatan logistik yang memungkinkan serangan berlangsung. Dengan demikian, yang muncul bukanlah konflik kebijakan antara dua negara, melainkan sebuah konstruksi perbedaan yang dipertunjukkan di ruang publik, sementara pada level tindakan keduanya tetap berada dalam satu struktur perang yang sama.
Sejak awal perang, perbedaan posisi antara Amerika Serikat dan Inggris telah dibentuk melalui pernyataan para pemimpinnya yang berkembang secara kronologis. Pada fase pembukaan konflik, Donald Trump secara eksplisit meminta dukungan sekutu NATO untuk operasi militer di Selat Hormuz, namun ketika permintaan tersebut ditolak, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak membutuhkan NATO” dan menyebut penolakan tersebut sebagai kesalahan besar (The Guardian 2026). Di saat yang sama, Keir Starmer menegaskan bahwa Inggris “tidak akan terseret ke dalam perang yang lebih luas” dan menolak keterlibatan dalam serangan awal, dengan alasan kepentingan nasional dan kehati-hatian strategis (UK Parliament Statement 2026). Ketegangan ini kemudian meningkat ketika Trump secara terbuka mengkritik Inggris dan sekutu Eropa sebagai tidak membantu, bahkan menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Starmer (BBC 2026). Puncaknya, dalam pernyataan terbaru, Trump menyebut negara-negara NATO sebagai “cowards” dan menegaskan bahwa tanpa Amerika Serikat, NATO hanyalah “paper tiger”, sekaligus menegaskan bahwa aliansi tersebut tidak efektif tanpa kepemimpinan Washington (Reuters 2026; Deccan Herald 2026; NDTV 2026). Rangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal hingga fase terkini perang, perbedaan antara Amerika Serikat dan Inggris terus diproduksi secara terbuka, membentuk kesan adanya jarak strategis yang semakin tajam di ruang publik.
Namun, jika ditelusuri sejak fase awal perang, perilaku Inggris justru menunjukkan pola yang berbeda dari pernyataan resminya. Meskipun Keir Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak akan terlibat dalam perang secara langsung, pemerintah Inggris tetap memberikan akses kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas militernya, termasuk pangkalan strategis di Diego Garcia dan RAF Fairford, guna mendukung operasi terhadap target Iran (Reuters 2026). Selain itu, Inggris juga mengerahkan jet tempur Typhoon untuk operasi defensif di kawasan, termasuk menghadapi ancaman drone dan menjaga stabilitas jalur pelayaran (BBC 2026). Bahkan setelah sempat menolak penggunaan pangkalan untuk serangan ofensif, Inggris kemudian melonggarkan kebijakan tersebut dengan mengizinkan operasi yang dikategorikan sebagai perlindungan jalur energi global di Selat Hormuz (The Guardian 2026). Respons Iran yang menargetkan fasilitas gabungan AS–Inggris semakin menegaskan bahwa secara operasional Inggris telah diposisikan sebagai bagian dari struktur perang, terlepas dari narasi resminya yang menekankan non-keterlibatan (Al Jazeera 2026). Dengan demikian, sejak awal konflik, terdapat konsistensi pada level tindakan Inggris dalam mendukung operasi militer Amerika, meskipun secara bersamaan mempertahankan pernyataan publik yang menegaskan jarak dari perang tersebut.
Konfirmasi atas pola ini justru datang dari pernyataan lanjutan kedua pemimpin yang secara tidak langsung mengakui adanya keterhubungan tersebut. Donald Trump, meskipun berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan bantuan sekutu, tetap menegaskan bahwa operasi militer berjalan efektif dengan dukungan fasilitas yang tersedia di berbagai lokasi strategis, termasuk yang berada di bawah kontrol sekutu (Reuters 2026). Di sisi lain, Keir Starmer menegaskan bahwa Inggris memang tidak terlibat dalam serangan ofensif, namun mengakui bahwa negaranya memberikan dukungan terbatas untuk “keamanan regional” dan perlindungan jalur energi global, yang secara praktis mencakup penggunaan pangkalan dan kerja sama militer dengan Amerika Serikat (UK Government Statement 2026; BBC 2026). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kedua pihak tidak menyangkal adanya hubungan operasional tersebut, melainkan membingkainya dalam istilah yang berbeda sesuai dengan posisi politik masing-masing, sehingga memperkuat bahwa perbedaan yang ditampilkan berada pada level narasi, bukan pada realitas tindakan.
Pola yang tampak dalam perang Iran ini bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari keterlibatan konsisten Inggris dalam operasi militer Amerika Serikat sejak 1945. Dalam Perang Korea, Inggris mengirim sekitar 14.000 personel dan menjadi kontributor terbesar kedua setelah Amerika dalam kerangka pasukan PBB (UK Ministry of Defence 2010). Pada Perang Teluk, Inggris mengerahkan lebih dari 43.000 personel dalam Operation Granby, termasuk kekuatan udara dan darat yang signifikan (UK National Archives 1991). Keterlibatan ini berlanjut dalam Perang Afghanistan, di mana lebih dari 150.000 personel Inggris pernah ditempatkan secara bergilir, menjadikannya sekutu utama Amerika dalam operasi NATO (UK Parliament 2021). Pada Perang Irak, Inggris mengirim sekitar 46.000 pasukan pada fase invasi awal dan memimpin sektor selatan di Basra selama bertahun-tahun (House of Commons 2016). Bahkan dalam Intervensi Libya, Inggris kembali berperan aktif melalui operasi udara bersama Amerika dan NATO (NATO 2011). Data ini menunjukkan pola yang konsisten dan berulang: Inggris mungkin menampilkan posisi politik yang berbeda pada level pernyataan, tetapi secara operasional hampir selalu terlibat dalam struktur militer yang dipimpin Amerika. Dengan demikian, keterlibatan Inggris dalam perang Iran bukanlah penyimpangan, melainkan reproduksi dari pola historis yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade.
Rangkaian data tersebut mengarah pada satu kesimpulan yang selama ini luput dibaca secara tajam: Inggris tidak berada di luar perang, melainkan berada di dalamnya melalui struktur operasional yang tidak diakui secara diskursif. Hal ini memperoleh konfirmasi paling konkret pada 21 Maret 2026, ketika Iran meluncurkan dua rudal balistik menuju pangkalan militer gabungan AS–Inggris di Diego Garcia di Samudra Hindia. Serangan tersebut gagal mencapai target, dengan satu rudal hancur di udara dan satu lainnya berhasil dicegat oleh kapal perang Amerika menggunakan sistem pertahanan SM-3, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada fasilitas pangkalan (Reuters 2026). Fakta bahwa Iran secara langsung menargetkan Diego Garcia menunjukkan bahwa Inggris dipersepsikan sebagai bagian dari arsitektur perang, bukan aktor yang berada di luar konflik. Dengan demikian, batas antara “tidak terlibat” dan “terlibat” tidak lagi ditentukan oleh pernyataan politik, tetapi oleh posisi faktual dalam jaringan militer. Di titik ini, kedaulatan tidak lagi beroperasi sebagai kapasitas untuk memilih masuk atau keluar dari perang, melainkan sebagai kemampuan untuk mengelola bagaimana keterlibatan itu ditampilkan. Inggris mempertahankan klaim kedaulatannya melalui penolakan retoris, sementara secara material tetap berada dalam struktur operasi militer yang sama. Inilah bentuk paling konkret dari kedaulatan performatif, di mana negara tidak keluar dari perang, tetapi keluar dari pengakuan atas keterlibatannya.
Dari titik ini, kedaulatan performatif tidak lagi sekadar konsep deskriptif, melainkan dapat diidentifikasi secara konkret melalui indikator yang mempertegas cara kerjanya. Pertama, terdapat pemisahan yang konsisten antara posisi yang dinyatakan dan tindakan yang dijalankan, di mana Inggris mempertahankan narasi non-keterlibatan sambil tetap membuka akses dan fungsi militernya bagi operasi Amerika. Kedua, terdapat integrasi operasional tanpa deklarasi politik, yang terlihat dari penggunaan fasilitas bersama dan koordinasi militer yang berjalan tanpa diiringi pengakuan sebagai pihak yang berperang. Ketiga, terdapat konsistensi pola dalam respons pihak lawan, di mana Iran tidak membedakan antara Amerika dan Inggris dalam penentuan target, sehingga secara de facto menempatkan Inggris di dalam struktur perang. Keempat, terdapat keberlanjutan historis yang menunjukkan bahwa pola ini bukan situasi insidental, melainkan reproduksi dari praktik lama di mana Inggris tampil berhati-hati secara politik tetapi tetap terlibat secara militer. Keempat indikator ini menegaskan bahwa yang terjadi bukan sekadar ketidaksinkronan kebijakan, melainkan sebuah mekanisme yang secara aktif memisahkan antara penampilan kedaulatan dan pelaksanaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, kedaulatan tidak lagi diukur dari keputusan untuk masuk atau tidak masuk perang, tetapi dari kemampuan negara untuk mengelola bagaimana keterlibatannya dipersepsikan tanpa mengubah posisi faktualnya di dalam struktur konflik.
Jika demikian, implikasi dari kedaulatan performatif melampaui hubungan Amerika Serikat dan Inggris semata, karena ia mengubah cara kita memahami perang dan kedaulatan itu sendiri. Dalam kerangka ini, perang tidak lagi ditentukan oleh deklarasi formal atau pengakuan keterlibatan, melainkan oleh posisi faktual dalam jaringan operasi militer. Negara dapat berada di dalam perang tanpa pernah menyatakan dirinya berperang, sekaligus mempertahankan citra kedaulatan yang utuh di hadapan publik domestik maupun internasional. Kondisi ini menciptakan ambiguitas strategis yang justru menjadi sumber kekuatan, karena memungkinkan negara untuk memaksimalkan keterlibatan tanpa menanggung sepenuhnya konsekuensi politiknya. Dalam konteks perang Iran, Amerika Serikat dan Inggris tidak hanya menjalankan operasi militer, tetapi juga mengonstruksi cara perang itu dipahami, di mana perbedaan yang ditampilkan menjadi bagian dari strategi itu sendiri. Dengan demikian, kedaulatan performatif tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menunjukkan bagaimana perang modern dijalankan melalui pengelolaan persepsi yang terpisah dari realitas tindakan.
Namun demikian, pembacaan kedaulatan performatif tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan kemungkinan penjelasan alternatif yang lebih konvensional. Salah satu argumen tandingan menyatakan bahwa perbedaan antara Amerika Serikat dan Inggris bukanlah konstruksi yang dipertunjukkan, melainkan cerminan dari perbedaan kepentingan nasional yang nyata. Inggris menghadapi tekanan domestik yang kuat untuk menghindari keterlibatan perang, keterbatasan kapasitas militer dibandingkan Amerika, serta pertimbangan hukum internasional yang lebih ketat, sehingga wajar jika mengambil posisi lebih hati-hati. Dalam kerangka ini, keterlibatan Inggris melalui dukungan logistik atau penggunaan pangkalan tidak otomatis menempatkannya sebagai bagian dari perang, melainkan sebagai bentuk komitmen terbatas dalam aliansi keamanan. Selain itu, argumen lain menekankan bahwa koordinasi militer antar sekutu adalah praktik standar dalam hubungan internasional, sehingga apa yang terlihat sebagai kontradiksi sebenarnya adalah pembagian peran yang rasional antara aktor dengan kapasitas dan kepentingan berbeda. Dari sudut pandang ini, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan fenomena tersebut sebagai kedaulatan performatif, karena perbedaan antara diskursus dan praktik dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kompleksitas kebijakan luar negeri, bukan sebagai strategi penampilan yang disengaja.
Namun, ketika seluruh rangkaian data dibaca secara utuh, penjelasan alternatif tersebut menjadi tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan konsistensi pola yang muncul. Perbedaan kepentingan nasional memang ada, tetapi tidak menjelaskan mengapa perbedaan itu terus diproduksi di ruang publik, sementara pada saat yang sama keterhubungan operasional tetap dipertahankan tanpa gangguan. Justru pada titik inilah kedaulatan performatif menemukan relevansinya sebagai kerangka analisis. Ia tidak meniadakan adanya kepentingan atau batasan domestik, melainkan menunjukkan bahwa semua itu dikelola dan ditampilkan dalam bentuk tertentu agar keterlibatan tetap dapat berlangsung tanpa mengubah posisi politik yang dinyatakan. Dengan demikian, perang Iran memperlihatkan bahwa kedaulatan tidak lagi bekerja sebagai garis pemisah antara ikut dan tidak ikut, tetapi sebagai mekanisme yang memungkinkan negara untuk berada di dua posisi sekaligus. Inggris dapat tampil tidak terlibat, sekaligus tetap menjadi bagian dari operasi, sementara Amerika Serikat dapat tampil dominan tanpa terlihat bergantung. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil perang, tetapi juga cara perang itu dipersepsikan, dan di sinilah kedaulatan performatif menjadi kunci untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dalam konfigurasi global saat ini.
134 total views, 4 views today
