Restrukturisasi pendidikan tinggi yang sedang berlangsung di Cina merupakan salah satu transformasi akademik terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina mulai melakukan penutupan, penghentian, penggabungan, dan reorganisasi besar terhadap berbagai program studi di universitas nasional sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perubahan struktur ekonomi, industri, dan teknologi global. Langkah ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Cina tidak lagi dipahami sekadar sebagai ruang produksi gelar akademik, melainkan sebagai instrumen strategis negara dalam membangun kapasitas nasional jangka panjang.
Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Cina mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.673 program studi baru yang dibuka dan 1.670 program studi yang dihentikan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Wakil Menteri Pendidikan Cina, Wu Yan, menyebut restrukturisasi tersebut sebagai “penyesuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya” dalam struktur akademik nasional Cina (Ministry of Education of the People’s Republic of China 2025).
Data resmi pemerintah Cina juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2012, otoritas pendidikan nasional telah membuka sekitar 21.000 program sarjana baru dan pada saat yang sama membatalkan atau menghentikan sekitar 12.000 program studi lama sebagai bagian dari restrukturisasi pendidikan tinggi nasional (Ministry of Education of the People’s Republic of China 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa negara sedang mereorganisasi struktur produksi pengetahuan nasional agar lebih kompatibel dengan transformasi industri teknologi tinggi, digitalisasi ekonomi, serta kompetisi geopolitik global.
Restrukturisasi tersebut tidak hanya menyasar bidang sosial dan humaniora, tetapi juga berbagai bidang teknik dan sains yang sebelumnya dianggap strategis dalam pembangunan industri modern. Sichuan University, misalnya, pada tahun 2024 menghentikan 31 program studi sekaligus, termasuk Musicology, Insurance, Animation, Television Broadcasting, Public Administration, dan sejumlah bidang teknik tertentu. Pemerintah Cina menjelaskan bahwa banyak program tersebut mengalami rendahnya serapan kerja, ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri baru, atau dianggap tidak lagi kompatibel dengan transformasi teknologi nasional.
Sebaliknya, pemerintah Cina justru memperluas berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kompetisi teknologi global seperti artificial intelligence, integrated circuits, intelligent manufacturing, quantum information, robotics engineering, digital economy, dan new energy engineering. Dalam dokumen resmi State Council dan Kementerian Pendidikan, restrukturisasi pendidikan tinggi diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan “education powerhouse” Cina hingga tahun 2035.
Namun, di tengah gelombang penutupan besar tersebut, terdapat satu bidang yang justru tetap dipertahankan secara strategis, yaitu Program Studi Hubungan Internasional. Hal ini menarik karena secara umum Program Studi Hubungan Internasional sering dianggap terlalu teoritis, terlalu normatif, dan kurang memiliki keterampilan teknis langsung dibandingkan bidang-bidang teknologi atau sains terapan. Akan tetapi, posisi Program Studi Hubungan Internasional di Cina ternyata tidak mengalami marginalisasi sebagaimana banyak disiplin lain yang direstrukturisasi secara agresif.
Data paling jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat dari keberlanjutan dan penguatan institusi-institusi pendidikan diplomasi yang berada langsung di bawah struktur negara Cina. China Foreign Affairs University (CFAU), misalnya, tetap berada di bawah afiliasi langsung Kementerian Luar Negeri Cina dan secara resmi diposisikan sebagai institusi yang bertugas membentuk sumber daya manusia untuk layanan diplomatik dan strategi luar negeri negara. Dalam profil resmi universitas disebutkan bahwa CFAU didirikan untuk membentuk “young minds” yang akan bekerja bagi foreign services Cina dan diplomasi internasional negara.
Keberadaan CFAU juga tidak mengalami pelemahan institusional di tengah restrukturisasi nasional pendidikan tinggi. Sebaliknya, universitas tersebut tetap mempertahankan dan mengembangkan program sarjana, magister, dan doktoral dalam bidang Diplomacy dan International Relations. Dokumen resmi program magister CFAU tahun 2026 secara eksplisit menyebut bahwa program tersebut ditujukan untuk menghasilkan tenaga profesional di bidang foreign service, international politics, comparative politics, dan strategi internasional Cina.
Selain CFAU, University of International Relations (UIR) juga tetap dipertahankan sebagai salah satu institusi penting dalam studi hubungan internasional dan keamanan strategis Cina. UIR bahkan memiliki sejarah langsung dengan pengembangan studi internasional negara sejak awal era Republik Rakyat Cina dan tetap mempertahankan berbagai program yang berkaitan dengan international studies, diplomacy, dan strategic affairs.
Keberlanjutan institusi-institusi tersebut menunjukkan bahwa Cina tidak memandang Program Studi Hubungan Internasional sebagai disiplin akademik biasa. Bagi Beijing, disiplin ini merupakan bagian dari kapasitas strategis negara dalam mengelola transformasi sistem internasional. Dalam konteks persaingan global baru, negara membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami hubungan antara teknologi, ekonomi, keamanan, industri, dan distribusi kekuasaan global secara bersamaan.
Hal ini terjadi karena struktur kompetisi internasional abad ke-21 telah berubah secara fundamental. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung melalui perang konvensional atau diplomasi tradisional, tetapi melalui kontrol rantai pasok global, dominasi semikonduktor, keamanan siber, penguasaan data, artificial intelligence, rare earth, energi strategis, dan infrastruktur digital global. Dalam kondisi tersebut, kemampuan membaca geopolitik teknologi menjadi semakin penting dibanding sebelumnya.
Karena itu, Program Studi Hubungan Internasional di Cina perlahan mengalami transformasi epistemik. Jika sebelumnya kajian Hubungan Internasional lebih banyak berfokus pada diplomasi klasik, organisasi internasional, teori perang, atau keseimbangan kekuatan tradisional, maka kini orientasinya mulai bergeser menuju geopolitik teknologi, AI governance, cyber security, geoekonomi, strategic intelligence, digital sovereignty, economic coercion, dan industrial statecraft.
Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa Program Studi Hubungan Internasional tidak lagi dipahami sekadar sebagai studi hubungan antarnegara, tetapi sebagai studi mengenai pengelolaan kekuasaan global dalam sistem internasional berbasis teknologi. Karena itu, di tengah restrukturisasi ribuan program studi, Program Studi Hubungan Internasional justru tetap dipertahankan karena relevansinya semakin besar dalam membaca perubahan struktur kekuasaan dunia.
Perubahan ini sekaligus menjadi peringatan penting bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak Program Studi Hubungan Internasional masih mempertahankan model akademik lama yang terlalu normatif, minim integrasi teknologi, minim literasi data, serta belum sepenuhnya merespons transformasi geopolitik digital global. Padahal, perkembangan dunia internasional saat ini menunjukkan bahwa kapasitas membaca relasi kekuasaan global semakin bergantung pada kemampuan memahami interaksi antara teknologi, ekonomi, keamanan, data, dan strategi negara.
Dalam konteks tersebut, ancaman terbesar bagi Program Studi Hubungan Internasional bukanlah penutupan program studi, melainkan kehilangan relevansi strategisnya di tengah transformasi sistem internasional berbasis teknologi. Cina tampaknya memahami perubahan tersebut lebih awal dibanding banyak negara lain. Karena itu, ketika ribuan program studi mulai dihentikan, Program Studi Hubungan Internasional justru tetap dipertahankan sebagai bagian dari infrastruktur strategis negara dalam menghadapi kompetisi global abad ke-21.
152 total views, 4 views today
