Tulisan ini dikembangkan dari materi yang saya sampaikan dalam salah satu perkuliahan Ilmu Pembangunan Berkelanjutan Internasional pada Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta. Dalam perkuliahan tersebut, saya menggunakan perspektif psikoanalisis Jacques Lacan untuk mengajak mahasiswa melampaui pembacaan konvensional terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam memahami bagaimana kekuasaan membentuk identitas, mempertahankan fantasi tentang kendali, dan menghadapi kontradiksi yang dihasilkannya sendiri. Berangkat dari dinamika geopolitik pada masa pemerintahan Donald Trump, tulisan ini memperluas diskusi perkuliahan menjadi refleksi teoretis mengenai hubungan antara hasrat, kedaulatan, dan ketidakutuhan kekuasaan dalam politik internasional. Melalui pembacaan tersebut, saya ingin memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan senantiasa berhadapan dengan struktur kekuasaan, kepentingan geopolitik, dan kontradiksi yang turut membentuk arah serta keberlanjutan tatanan dunia.
Pada 16 Oktober 2026, Amerika Serikat memperlihatkan sebuah paradoks kekuasaan yang menarik sekaligus mengusik. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif tambahan sebesar 500 persen terhadap barang asal Rusia dan 100 persen terhadap barang dari sejumlah negara yang terkait dengan perdagangan energi Rusia. Namun, melalui dokumen yang sama, Trump justru menggunakan kewenangan hukum untuk menangguhkan penerapan tarif dan sejumlah sanksi baru tersebut atas nama kepentingan nasional. Ancaman dan pengecualian, tekanan dan kelonggaran, dengan demikian memperoleh pembenaran dari sumber otoritas yang sama. Keputusan ini bukan sekadar memperlihatkan fleksibilitas diplomatik Washington dalam menghadapi Moskow, melainkan menghadirkan persoalan yang lebih mendasar tentang hakikat kekuasaan itu sendiri. Apakah kekuasaan terutama terletak pada kemampuan menetapkan aturan, atau justru pada kewenangan menentukan kapan aturan tersebut tidak diberlakukan? Lebih jauh, bagaimana sebuah negara mempertahankan gambaran tentang kendali ketika tindakannya sendiri memperlihatkan bahwa ketegasan dan penangguhan dapat berjalan bersamaan?
Paradoks tersebut tidak berhenti pada hubungan Washington dan Moskow. Ketika Amerika Serikat berusaha menunjukkan kemampuannya menentukan arah konflik internasional, perang dengan Iran justru memperlihatkan betapa mahalnya konsekuensi dari proyeksi kekuasaan tersebut. Hingga pertengahan Oktober 2026, harga bensin di Amerika meningkat sekitar 45 persen dibandingkan sebelum perang, sementara harga diesel melonjak 68 persen. Pada saat bersamaan, defisit fiskal Amerika mencapai US$1,99 triliun atau sekitar 6,2 persen dari produk domestik bruto, dengan pengeluaran untuk pembayaran utang mencapai US$1,36 triliun. Defisit ini tentu tidak semata-mata disebabkan oleh perang, tetapi memperlihatkan tekanan struktural yang menyertai ambisi geopolitik Washington. Amerika dapat mengerahkan kekuatan militer, menetapkan sanksi, dan menentukan sikap diplomatik, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengendalikan respons negara lain, pergerakan pasar energi, maupun konsekuensi ekonomi domestiknya. Di sinilah muncul persoalan yang lebih mendasar: kekuasaan dapat menghasilkan keputusan, tetapi tidak selalu mampu menguasai akibat dari keputusan tersebut. Semakin luas jangkauan kekuasaan yang ingin dipertahankan, semakin kompleks pula ketergantungan yang membatasi kemampuannya untuk bertindak secara otonom.
Kontradiksi tersebut memperoleh makna yang lebih mendalam apabila dibaca melalui psikoanalisis Jacques Lacan, terutama mengenai hubungan antara kekuasaan, identitas, dan ketidakmungkinan mencapai keutuhan. Dalam perspektif Lacanian, Amerika Serikat tidak hanya dapat dipahami sebagai entitas politik yang mengerahkan kekuatan material, tetapi juga sebagai konstruksi identitas yang terus membutuhkan penegasan tentang kedudukan dan kemampuannya mengendalikan tatanan internasional. Melalui register Imaginary, Amerika membangun citra dirinya sebagai kekuatan yang utuh, unggul, dan berdaulat; melalui Symbolic, citra tersebut memperoleh legitimasi dalam bahasa kepentingan nasional, hukum, dan institusi; sementara Real menunjuk pada ketidakmungkinan untuk sepenuhnya menutup kontradiksi yang mengganggu klaim keutuhan tersebut. Ketiga register ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menopang sekaligus memperlihatkan ketegangan dalam reproduksi kekuasaan. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah kebijakan Trump konsisten atau kontradiktif, melainkan bagaimana Amerika terus mempertahankan representasi tentang kekuasaan yang utuh ketika tindakan dan konsekuensinya justru memperlihatkan keterbatasan struktural dari klaim tersebut. Kekuasaan, dalam pengertian ini, bukan hanya persoalan kemampuan mengendalikan pihak lain, tetapi juga perjuangan mempertahankan gambaran tentang dirinya sendiri.
Dalam tatanan kekuasaan tersebut, persoalan mendasarnya bukan hanya siapa yang berwenang mengambil keputusan, melainkan siapa yang memiliki otoritas menentukan makna dari keputusan itu sendiri. Lacan, melalui konsep master signifier atau penanda tuan (S₁), memungkinkan kita memahami bagaimana suatu penanda memperoleh kedudukan istimewa dalam mengorganisasi berbagai pernyataan, pengetahuan, dan pembenaran politik. Dalam keputusan Trump terhadap Rusia, frasa national interest atau kepentingan nasional menempati posisi yang menentukan. Undang-undang menyediakan instrumen sanksi untuk menekan Rusia, sementara kewenangan pengecualian memungkinkan penerapannya ditangguhkan melalui sertifikasi bahwa tindakan tersebut melayani kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan demikian, kepentingan nasional tidak hadir sebagai kategori yang maknanya telah selesai ditentukan, melainkan sebagai penanda otoritatif yang memungkinkan tindakan berbeda memperoleh legitimasi dalam satu tatanan hukum. Di sinilah kekuasaan bekerja pada tingkat yang lebih mendasar: bukan semata-mata melalui kemampuan memerintah, tetapi melalui kemampuan menetapkan kerangka simbolik yang menentukan tindakan mana dapat dinyatakan sah, perlu, dan masuk akal. Dalam pengertian Lacanian, penguasaan atas bahasa legitimasi menjadi bagian penting dari reproduksi otoritas politik.
Otoritas simbolik tersebut tidak bekerja semata-mata melalui kehendak presiden, melainkan melalui jaringan pengetahuan yang memungkinkan kehendak politik diterjemahkan menjadi tindakan administratif. Dalam Seminar XVII: The Other Side of Psychoanalysis, Lacan menjelaskan hubungan antara penanda tuan (S₁) dan pengetahuan (S₂) melalui struktur Discourse of the Master. Hubungan ini menemukan relevansinya dalam perintah eksekutif Trump yang menugaskan United States Trade Representative (USTR), bersama Departemen Luar Negeri, Keuangan, dan Energi, untuk memantau perdagangan energi Rusia, mengidentifikasi lima negara pengimpor terbesar, serta menentukan lima negara yang paling berperan memfasilitasi penghindaran sanksi minyak Rusia. Pengetahuan ekonomi, intelijen perdagangan, klasifikasi risiko, dan rekomendasi birokratis dengan demikian diorganisasikan untuk memungkinkan penggunaan kewenangan politik. Namun, yang menarik secara Lacanian bukan sekadar ketergantungan kekuasaan pada pengetahuan, melainkan bagaimana pengetahuan tersebut bekerja dalam struktur otoritas yang tidak sepenuhnya mampu menjamin hasil tindakannya. Aparatus yang menyediakan dasar bagi penerapan sanksi juga menyediakan informasi untuk mempertimbangkan perubahan atau kelanjutan pengecualiannya. Dengan demikian, S₂ tidak menghapus ketidakpastian yang dihadapi S₁, tetapi justru memperlihatkan bahwa pelaksanaan otoritas memerlukan pengetahuan yang terus diperbarui karena konsekuensi geopolitik tidak pernah sepenuhnya dapat ditentukan sejak awal. Kekuasaan membutuhkan pengetahuan untuk bertindak, sementara kebutuhan memperbarui pengetahuan menyingkap keterbatasan kendali yang diklaimnya.
Namun, kemampuan negara menetapkan dan mengesahkan suatu keputusan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa keputusan tersebut memperoleh pengakuan atas legitimasi politiknya. Di sinilah konsep the big Other atau Yang-Lain Besar dalam pemikiran Lacan menjadi penting. Yang-Lain Besar bukanlah Rusia, Ukraina, ataupun sekutu Amerika sebagai aktor konkret, melainkan tatanan simbolik tempat hukum, bahasa, norma, dan pengakuan memungkinkan kekuasaan memperoleh makna serta otoritas. Penangguhan sanksi Trump terhadap Rusia memiliki dasar hukum melalui Graham Act, tetapi penerimaan politik terhadap keputusan tersebut memperlihatkan pertentangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengecamnya sebagai langkah yang menguntungkan Moskow, sementara utusan investasi Rusia Kirill Dmitriev menyambutnya sebagai peluang bagi hubungan ekonomi kedua negara. Perbedaan respons ini memperlihatkan bahwa keabsahan hukum tidak identik dengan pengakuan politik, terlebih dengan kemampuan mengendalikan penafsiran pihak lain. Dalam pengertian Lacanian, otoritas tidak pernah sepenuhnya bersumber dari subjek yang mengeluarkan perintah, sebab kebermaknaannya bergantung pada tatanan simbolik yang tidak dapat dimonopoli oleh subjek tersebut. Amerika dapat menentukan tindakan yang dianggap sah menurut hukumnya sendiri, tetapi tidak dapat memastikan bahwa pihak lain akan mengakui legitimasi dan makna tindakan itu sebagaimana yang dikehendakinya. Dengan demikian, paradoks kekuasaan tidak hanya terletak pada pertentangan antara perintah dan penangguhan, tetapi juga pada jarak yang tidak pernah sepenuhnya dapat dihapus antara kewenangan, legitimasi, dan pengakuan.
Di balik otoritas yang tampak utuh tersebut, Lacan menemukan sesuatu yang justru disembunyikan oleh Discourse of the Master, yakni subjek yang terbelah (barred subject, $). Dalam struktur diskursus ini, penanda tuan (S₁) tampil sebagai sumber perintah yang mengorganisasi pengetahuan (S₂), sementara keterbelahan subjek menempati posisi kebenaran yang tersembunyi di balik otoritasnya. Kekuasaan dengan demikian menghadirkan dirinya seolah-olah memiliki kepastian, padahal landasan yang menopangnya tidak pernah sepenuhnya utuh. Keputusan Trump terhadap Rusia memperlihatkan kemungkinan pembacaan tersebut secara konkret. Penetapan sanksi dan penangguhannya sama-sama berlangsung dalam kerangka hukum, tetapi keberadaan mekanisme pengecualian menunjukkan bahwa ketegasan normatif tidak identik dengan kepastian pelaksanaan maupun keberhasilan politik. Di sini, keterbelahan tidak berarti keraguan psikologis Trump, melainkan ketegangan struktural antara klaim otoritas dan ketidakmampuan menjamin seluruh konsekuensinya. Lacan juga menempatkan objet petit a sebagai produk surplus dalam Diskursus Tuan, yang mengingatkan bahwa operasi kekuasaan menghasilkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dikuasai oleh perintah yang menggerakkannya. Karena itu, persoalan terdalam bukan apakah Amerika memiliki kekuasaan, melainkan mengapa kekuasaan tersebut harus terus menegaskan keutuhannya ketika setiap tindakan justru membuka kemungkinan munculnya kontradiksi baru. Di titik inilah otoritas simbolik bertemu dengan kebutuhan mempertahankan citra kekuasaan, yang dalam pemikiran Lacan bekerja melalui register Imaginary.
Keterbelahan tersebut membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar: mengapa kekuasaan yang tidak pernah sepenuhnya utuh justru membutuhkan citra tentang keutuhannya sendiri? Melalui konsep mirror stage atau tahap cermin, Lacan menjelaskan bahwa identitas terbentuk melalui identifikasi terhadap gambaran diri yang tampak menyatu, sekalipun pengalaman subjek tidak pernah sepenuhnya sesuai dengan kesatuan tersebut. Proses ini melahirkan ideal ego, yakni citra diri ideal yang menjanjikan keutuhan dan penguasaan, tetapi sekaligus mengandung méconnaissance, suatu pengenalan diri yang dibangun melalui kesalahpengenalan. Dalam politik Amerika, slogan Make America Great Again dapat dibaca sebagai cermin imajiner yang menghadirkan gambaran bangsa yang pernah besar, mengalami kehilangan, dan harus dipulihkan menuju keutuhan yang dijanjikan. Namun, kebesaran tersebut tidak hadir sebagai kondisi historis yang maknanya pasti, melainkan sebagai citra ideal yang memungkinkan beragam pengalaman ketidakpuasan, kecemasan, dan aspirasi politik disatukan dalam satu identifikasi kolektif. Dengan demikian, paradoks kebijakan Trump tidak serta-merta meruntuhkan citra kekuasaan Amerika, sebab dalam register Imaginary, identitas tidak dibangun terutama melalui kesesuaian antara gambaran dan kenyataan, melainkan melalui keterikatan pada gambaran yang menjanjikan keutuhan itu sendiri. Justru jarak antara citra kebesaran dan pengalaman keterbatasan dapat menjadi ruang tempat hasrat untuk memulihkan kekuasaan terus diproduksi.
Namun, citra kebesaran tidak dapat dipertahankan hanya melalui identifikasi terhadap gambaran diri yang ideal. Lacan membedakan ideal ego sebagai citra keutuhan yang dibayangkan subjek dari ego ideal, yakni posisi simbolik tempat subjek memandang dan menilai dirinya seolah-olah melalui tatapan Yang-Lain. Pembedaan ini menjadi penting ketika membaca National Security Strategy Amerika Serikat pada November 2025. Dokumen tersebut tidak sekadar menyatakan keinginan mempertahankan kekuatan nasional, tetapi juga merumuskan ambisi untuk memiliki militer terkuat, perekonomian paling maju, basis industri paling tangguh, serta keunggulan teknologi dan pengaruh global. Bahkan, kebesaran inheren Amerika ditempatkan sebagai prasyarat bagi efektivitas pengaruh internasionalnya. Dalam pembacaan Lacanian, gambaran Amerika yang agung bekerja pada tingkat ideal ego, sedangkan kedudukan sebagai negara yang unggul, dihormati, dan menjadi pilihan utama mitra internasional membentuk titik pengakuan simbolik yang berkaitan dengan ego ideal. Dengan demikian, persoalannya bukan hanya bagaimana Amerika melihat dirinya, melainkan dari posisi simbolik mana Amerika ingin dilihat dan diakui. Kekuatan material menyediakan sarana bagi pengakuan tersebut, tetapi tidak pernah menjamin bahwa pengakuan akan diperoleh sebagaimana yang diharapkan. Justru ketidakpastian inilah yang menciptakan ketegangan antara memiliki kekuasaan dan membutuhkan pengakuan atas kekuasaan, sehingga kebesaran nasional terus bergerak dari pencapaian konkret menuju sesuatu yang harus senantiasa dibuktikan kembali.
Ketergantungan pada pengakuan tersebut membawa kita pada konsep fantasy dalam pemikiran Lacan, yang dirumuskan melalui matema ($ \diamond a), yakni hubungan antara subjek yang terbelah dan objet petit a sebagai penyebab hasrat. Fantasi di sini bukan sekadar khayalan atau representasi palsu tentang kenyataan, melainkan struktur yang memungkinkan subjek mempertahankan hasratnya di tengah ketidakmungkinan mencapai keutuhan. Dalam politik Amerika, fantasi kendali dapat dibaca melalui keyakinan diskursif bahwa ketegasan militer, tekanan ekonomi, fleksibilitas diplomatik, dan perlindungan kepentingan domestik dapat terus dipertemukan sebagai manifestasi kekuasaan yang sama. Keputusan Trump terhadap Rusia memperlihatkan bagaimana penerapan sanksi maupun penangguhannya dapat dinarasikan sebagai ekspresi otoritas, sekalipun keduanya memiliki konsekuensi strategis yang berbeda. Dengan demikian, fantasi tidak bekerja dengan menghapus kontradiksi, tetapi dengan menyediakan kerangka pemaknaan yang memungkinkan kontradiksi tersebut tetap dipahami sebagai bagian dari kemampuan mengendalikan keadaan. Justru di sinilah paradoksnya: semakin banyak penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan gambaran kendali, semakin terbuka kemungkinan bahwa kendali tersebut tidak pernah sepenuhnya tersedia. Fantasi kekuasaan, dengan demikian, bukan terutama janji bahwa semua persoalan telah diselesaikan, melainkan struktur yang memungkinkan janji tentang penguasaan terus dipertahankan meskipun penyelesaiannya senantiasa tertunda.
Namun, fantasi kendali selalu berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya ditundukkan oleh citra maupun bahasa kekuasaan. Dalam pemikiran Lacan, dimensi ini disebut the Real, yakni sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diserap ke dalam tatanan simbolik dan terus mengganggu upaya subjek membangun keutuhan. Kontradiksi kebijakan Amerika terhadap Iran menyediakan medan konkret untuk membaca persoalan tersebut. Dalam National Security Strategy November 2025, pemerintahan Trump secara eksplisit menyatakan kepentingannya mencegah kekuatan lawan mendominasi Timur Tengah, termasuk pasokan minyak, gas, dan jalur strategisnya, sembari menghindari perang berkepanjangan (forever wars) yang selama ini membebani Amerika. Namun, hingga Oktober 2026, perang dengan Iran telah berlangsung lebih dari tujuh bulan, disertai gangguan pasokan energi, kenaikan biaya transportasi, dan tekanan terhadap perekonomian domestik. Persoalannya bukan sekadar ketidaksesuaian antara doktrin dan pelaksanaan kebijakan, melainkan kenyataan bahwa kemampuan mengerahkan kekuatan militer tidak identik dengan kemampuan menentukan durasi, biaya, maupun keseluruhan akibat konflik. Perang itu sendiri bukanlah the Real dalam pengertian Lacan; ia merupakan peristiwa empiris yang memungkinkan kita mengidentifikasi titik ketika representasi tentang kendali menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegasan otoritas. Dengan demikian, the Real tidak membuktikan bahwa Amerika tidak memiliki kekuasaan, melainkan memperlihatkan ketidakmungkinan menjadikan kekuasaan sebagai jaminan atas keutuhan hasil yang dikehendakinya.
Keterbatasan tersebut semakin nyata ketika ambisi geopolitik Amerika berhadapan dengan struktur ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh otoritas politiknya. Pada 16 Oktober 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan defisit fiskal tahun anggaran 2026 mencapai US$1,99 triliun atau sekitar 6,2 persen dari produk domestik bruto, sementara pengeluaran untuk pembayaran pokok kewajiban bunga dan biaya pelayanan utang mencapai US$1,36 triliun. Defisit tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perang, melainkan juga mencerminkan persoalan struktural fiskal dan meningkatnya beban pembiayaan negara. Namun, perang dengan Iran menambah tekanan melalui lonjakan harga bensin sebesar 45 persen dan diesel 68 persen dibandingkan sebelum konflik, yang kemudian memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, dan daya beli masyarakat. Dalam perspektif Lacanian, angka-angka ini bukanlah the Real itu sendiri, melainkan penanda empiris dari ketegangan yang mengganggu fantasi tentang kedaulatan ekonomi yang sepenuhnya mandiri. Negara yang mampu memproyeksikan kekuatan militer jauh melampaui wilayahnya tetap terikat pada sirkulasi energi, mekanisme pasar, pembiayaan utang, dan keputusan aktor-aktor yang tidak berada dalam kendalinya. Dengan demikian, paradoks kekuasaan Amerika bukan sekadar pertentangan antara keunggulan militer dan kerentanan ekonomi, melainkan ketidakmungkinan menjadikan superioritas pada satu bidang sebagai jaminan penguasaan atas keseluruhan tatanan. Kekuasaan dapat memperluas jangkauan tindakannya, tetapi perluasan tersebut sekaligus memperbanyak hubungan ketergantungan yang membatasi otonominya.
Di sinilah the Real dalam pemikiran Lacan harus dipahami bukan sebagai kenyataan yang sekadar berada di luar jangkauan kekuasaan, melainkan sebagai kemustahilan struktural yang menggagalkan setiap usaha menghadirkan tatanan yang sepenuhnya utuh. Lacan merumuskan the Real melalui hubungannya dengan sesuatu yang mustahil (the impossible), yakni batas yang tidak dapat dihapus hanya dengan memperluas pengetahuan, menyempurnakan aturan, atau memperbesar kapasitas tindakan. Dalam konteks Amerika Serikat, kemustahilan tersebut dapat dibaca pada ketidakmampuan kekuasaan untuk menjamin bahwa kepentingan nasional, dominasi militer, stabilitas ekonomi, dan pengakuan internasional akan selalu membentuk kesatuan yang harmonis. Setiap keputusan berusaha menata hubungan tersebut melalui bahasa legitimasi, tetapi konsekuensi yang muncul dapat melampaui kerangka makna yang sebelumnya digunakan untuk membenarkannya. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh tindakan Amerika ditakdirkan mengalami kegagalan, melainkan bahwa tidak terdapat jaminan akhir yang mampu memastikan kesesuaian sempurna antara kehendak, tindakan, dan hasil. Dalam pengertian inilah proposisi Lacan bahwa the big Other does not exist memperoleh relevansi: tidak ada otoritas simbolik tertinggi yang dapat menjamin keutuhan seluruh tatanan. Kekuasaan dapat menetapkan aturan, mengubah strategi, bahkan menangguhkan keputusannya sendiri, tetapi tidak dapat menghapus kemungkinan munculnya sesuatu yang mengguncang kepastian tersebut. Justru karena keutuhan tidak pernah memperoleh jaminan final, fantasi tentang kendali harus terus direproduksi, sementara sejarah kebesaran nasional dapat dipanggil kembali untuk memperbarui legitimasi kekuasaan.
Kebutuhan mempertahankan gambaran keutuhan tersebut tidak hanya bekerja melalui keputusan politik kontemporer, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan kembali sejarah sebagai sumber legitimasi. Pada 2 Desember 1823, Presiden James Monroe menyampaikan doktrin yang menolak kolonisasi baru oleh kekuatan Eropa di Benua Amerika dan memandang intervensi terhadap negara-negara yang telah merdeka sebagai ancaman terhadap perdamaian serta keamanan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Washington menyatakan tidak akan mencampuri urusan politik Eropa maupun koloni Eropa yang telah ada. Pernyataan tersebut lahir dalam konfigurasi geopolitik ketika Amerika belum memiliki kapasitas material untuk mengendalikan seluruh kawasan, tetapi mulai membentuk pembedaan simbolik antara ruang politik Eropa dan Belahan Barat. Dalam pembacaan Lacanian, yang penting bukan sekadar isi doktrin tersebut, melainkan bagaimana penanda tentang perlindungan, kedaulatan, dan keamanan mulai membentuk rantai pemaknaan (signifying chain) yang kelak dapat diartikulasikan untuk kepentingan berbeda. Doktrin Monroe karena itu tidak perlu dipahami sebagai asal-usul yang secara alamiah menentukan seluruh ekspansi kekuasaan Amerika. Sebaliknya, maknanya terbuka terhadap penafsiran ulang melalui perubahan hubungan antarkekuatan dan posisi Amerika dalam tatanan internasional. Di sinilah sejarah menjadi lebih dari sekadar kumpulan peristiwa masa lalu: ia menyediakan penanda yang dapat diaktifkan kembali untuk membangun legitimasi masa kini, bahkan ketika makna barunya tidak lagi sepenuhnya identik dengan kondisi historis yang melahirkannya.
Pergeseran makna tersebut memperoleh bentuk yang lebih nyata pada 6 Desember 1904, ketika Presiden Theodore Roosevelt memperluas Doktrin Monroe melalui Roosevelt Corollary. Jika doktrin tahun 1823 terutama diarahkan untuk mencegah intervensi kolonial Eropa, Roosevelt justru menggunakannya untuk membenarkan kewenangan Amerika menjalankan fungsi kepolisian internasional (international police power) di Belahan Barat. Krisis utang Venezuela dan kekhawatiran terhadap intervensi negara-negara kreditur Eropa menjadi bagian dari konteks historis perubahan tersebut. Namun, yang menarik secara Lacanian bukan sekadar peralihan dari perlindungan menuju intervensi, melainkan bagaimana penanda yang sama memperoleh makna berbeda dalam rantai simbolik kekuasaan. Kedaulatan yang sebelumnya dijadikan alasan menolak campur tangan eksternal kini dapat digunakan untuk membenarkan campur tangan Amerika terhadap negara lain. Dalam logika signifying chain, makna suatu penanda tidak berdiri secara mandiri, tetapi terbentuk melalui hubungannya dengan penanda lain yang terus mengalami pergeseran. Amerika dengan demikian tidak hanya mengklaim kewenangan melindungi kawasan, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai otoritas yang dapat menentukan kapan suatu negara dianggap gagal memenuhi kewajibannya dan memerlukan intervensi. Kendati orientasi intervensi tersebut kemudian ditinggalkan melalui Good Neighbor Policy pada 1934, perubahan ini memperlihatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak memiliki makna historis yang tetap. Ia dapat disusun ulang melalui penandaan baru, sehingga tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan justru dapat dipresentasikan sebagai sarana untuk menjaganya.
Pemaknaan ulang sejarah tersebut mencapai bentuk yang lebih eksplisit dalam National Security Strategy Amerika Serikat pada November 2025, ketika pemerintahan Trump memperkenalkan Trump Corollary to the Monroe Doctrine sebagai landasan pemulihan keunggulan Amerika di Belahan Barat. Dokumen itu menegaskan penolakan terhadap kehadiran kekuatan pesaing dari luar kawasan yang berupaya menempatkan kekuatan militer atau menguasai aset strategis, sekaligus menempatkan Amerika sebagai penentu utama konfigurasi keamanan regional. Pada 2 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Doktrin Monroe, Trump kembali menghadirkan doktrin tersebut sebagai warisan historis perjuangan mempertahankan kedaulatan Amerika. Peristiwa ini memperoleh kedalaman teoretis melalui konsep après-coup Lacan, yakni mekanisme ketika penanda yang hadir kemudian memberikan signifikansi baru terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Doktrin Monroe tahun 1823 tidak berubah sebagai peristiwa historis, tetapi maknanya disusun kembali melalui kebutuhan legitimasi politik tahun 2025. Apa yang semula berkaitan dengan penolakan kolonisasi Eropa kini diartikulasikan sebagai pembenaran atas keunggulan strategis Amerika dan pembatasan pengaruh kekuatan eksternal. Dalam pengertian ini, masa lalu tidak sekadar menyediakan legitimasi bagi kekuasaan masa kini; kekuasaan masa kini juga membentuk cara masa lalu harus dipahami. Genealogi penanda tersebut memperlihatkan bahwa kesinambungan identitas Amerika bukan sesuatu yang hadir secara alamiah, melainkan terus dikonstruksi melalui penafsiran retroaktif. Justru karena gambaran kebesaran tidak pernah memperoleh penyelesaian final, sejarah harus berulang kali dipanggil untuk menghadirkan kembali janji tentang keutuhan yang selalu berada di luar jangkauan pencapaian sepenuhnya.
Pengaktifan kembali sejarah tersebut memperlihatkan bahwa kebesaran Amerika bukan sekadar tujuan politik yang hendak dicapai, melainkan juga objek identifikasi yang terus menggerakkan hasrat untuk memperoleh pengakuan. Dalam pemikiran Lacan, persoalan ini dapat diperdalam melalui konsep objet petit a, yakni objek penyebab hasrat (object-cause of desire) yang tidak identik dengan tujuan konkret yang dikejar subjek. Hasrat muncul dari suatu kekurangan (lack) yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pencapaian simbolik maupun penguasaan material. Dalam konteks Amerika, janji Make America Great Again dapat dipahami sebagai konstruksi politik yang mengorganisasi hasrat di sekitar kebesaran nasional, tanpa menjadikan kebesaran itu sendiri identik dengan objet petit a. Keunggulan militer, pertumbuhan ekonomi, dominasi teknologi, dan pengakuan internasional dapat menjadi ukuran keberhasilan, tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri tuntutan untuk terus menjadi lebih kuat, lebih unggul, dan lebih berdaulat. Bahkan ketika suatu pencapaian berhasil diperoleh, standar kebesaran dapat bergeser sehingga pemenuhannya kembali tertunda. Di sinilah paradoks kekuasaan memperoleh bentuk yang lebih mendalam: apa yang dikejar bukan semata-mata kemenangan tertentu, melainkan janji tentang keutuhan yang tidak pernah dapat dijamin oleh kemenangan tersebut. Karena itu, ancaman sanksi, penangguhannya, maupun penafsiran ulang doktrin historis dapat diartikulasikan sebagai bagian dari proyek pemulihan kebesaran yang sama. Bukan karena setiap tindakan memiliki tujuan strategis yang identik, melainkan karena semuanya dapat ditempatkan dalam struktur hasrat yang terus memperbarui alasan bagi reproduksi kekuasaan.
Namun, hasrat untuk memulihkan kebesaran tidak hanya bergerak menuju sesuatu yang belum tercapai, tetapi juga dapat terperangkap dalam pengulangan yang justru mempertahankan ketidakpuasannya sendiri. Di sinilah konsep jouissance Lacan memperoleh relevansi, yakni bentuk kenikmatan paradoksal yang melampaui prinsip kesenangan (beyond the pleasure principle) dan dapat bekerja melalui ketegangan, kegagalan, bahkan pengulangan pengalaman yang tidak menyenangkan. Berbeda dari hasrat (desire) yang terus mencari pemenuhan, dorongan (drive) dapat memperoleh kepuasan melalui gerak berulang yang mengitari sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya tercapai. Dalam politik Amerika, logika ini membuka kemungkinan pembacaan terhadap siklus ancaman, tekanan, penangguhan, dan pembaruan legitimasi sebagai mekanisme yang tidak semata-mata diarahkan pada penyelesaian konflik, tetapi juga berpotensi mempertahankan identitas politik melalui keberlangsungan antagonisme. Ketika Rusia terus diposisikan sebagai objek tekanan, sementara penerapan sanksi dapat ditangguhkan atas nama kepentingan nasional, kontradiksi tersebut tidak harus mengakhiri klaim ketegasan Amerika. Sebaliknya, keduanya dapat kembali diartikulasikan sebagai manifestasi kekuasaan yang mampu menentukan kapan tekanan diberlakukan dan kapan kelonggaran diperlukan. Tentu, hal ini tidak berarti Trump secara pribadi menikmati konflik ataupun bahwa setiap pengulangan kebijakan merupakan bukti jouissance. Persoalan Lacanian yang lebih mendasar ialah bagaimana suatu struktur politik dapat terus memperoleh daya reproduksinya dari antagonisme yang belum terselesaikan. Dalam pengertian ini, kontradiksi bukan selalu sesuatu yang menghentikan kekuasaan; pada kondisi tertentu, kontradiksi justru dapat menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan kekuasaan terus menegaskan dan memperbarui dirinya.
Namun, pembacaan Lacanian tidak boleh menjadikan setiap kontradiksi sebagai bukti fantasi, hasrat, ataupun jouissance, sebab tindakan politik tetap berlangsung dalam konfigurasi kepentingan material dan kalkulasi strategis yang konkret. Penangguhan sanksi terhadap Rusia, misalnya, dapat dipahami melalui kebutuhan meredakan tekanan harga energi, membuka ruang negosiasi diplomatik, serta mengurangi risiko ekonomi-politik menjelang pemilu paruh waktu Amerika pada November 2026. Kewenangan pengecualian yang tersedia dalam undang-undang juga memberikan dasar institusional bagi keputusan tersebut, sekalipun menimbulkan kritik dari Ukraina dan sejumlah anggota Kongres. Penjelasan-penjelasan ini tidak dengan sendirinya bertentangan dengan Lacan, karena psikoanalisis tidak dimaksudkan menggantikan kalkulasi rasional, melainkan mengungkap dimensi yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh kalkulasi tersebut. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana keputusan yang memiliki arah berbeda dapat terus ditempatkan dalam satu struktur legitimasi yang mempertahankan klaim tentang ketegasan, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Dalam pengertian ini, national interest tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi hukum, tetapi berpotensi menjadi penanda yang memungkinkan perubahan kebijakan dipresentasikan sebagai kesinambungan otoritas. Pembacaan tersebut tetap harus dibedakan dari motif aktual pengambil keputusan, yang memerlukan bukti tersendiri. Justru di sinilah kekuatan analitis Lacan: bukan membuktikan bahwa tindakan Amerika irasional, melainkan memperlihatkan bagaimana rasionalitas strategis dapat beroperasi bersama kebutuhan simbolik untuk mempertahankan gambaran kekuasaan yang utuh. Dengan demikian, persoalan akhirnya bukan apakah Amerika mampu mengubah keputusannya, melainkan apakah kemampuan mengubah keputusan juga berarti kemampuan menguasai seluruh makna dan konsekuensinya.
Pada akhirnya, keputusan Amerika Serikat untuk menetapkan sekaligus menangguhkan penerapan sanksi terhadap Rusia membawa kita pada paradoks yang lebih mendasar daripada sekadar konsistensi kebijakan luar negeri. Melalui Lacan, kekuasaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kapasitas memerintah, melainkan sebagai struktur yang terus berusaha mempertahankan keutuhannya di tengah ketidakmungkinan menguasai seluruh konsekuensi tindakannya. Dalam register Imaginary, Amerika memelihara citra dirinya sebagai kekuatan yang unggul dan berdaulat; dalam Symbolic, citra tersebut memperoleh otoritas melalui hukum, institusi, dan penanda kepentingan nasional; sementara Real menyingkap ketidakmungkinan menutup seluruh kontradiksi antara kehendak, tindakan, dan akibatnya. Sejarah kebesaran yang terus ditafsirkan kembali, hasrat pengakuan yang tidak pernah selesai, serta pengulangan antagonisme politik memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat mereproduksi legitimasi justru ketika janji keutuhannya terus menghadapi keterbatasan. Namun, keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa kekuasaan kehilangan efektivitasnya. Sebaliknya, kekuasaan dapat tetap bekerja, mengubah strategi, dan menghasilkan konsekuensi nyata tanpa pernah mencapai penguasaan yang sepenuhnya utuh. Di sinilah proposisi Lacanian menemukan ketajamannya: tidak ada otoritas simbolik terakhir yang dapat menjamin kesesuaian sempurna antara perintah dan hasil, antara kekuatan dan pengakuan, ataupun antara sejarah kebesaran dan kenyataan politik. Amerika dapat menentukan kapan sebuah sanksi diberlakukan dan kapan penerapannya ditangguhkan, tetapi tidak dapat menentukan secara sepihak bagaimana seluruh dunia akan merespons dan memaknainya. Sebab, kekuasaan dapat menangguhkan perintahnya sendiri, tetapi tidak pernah mampu menangguhkan ketidakutuhan yang menyertainya.
