“Dari Polis ke Kota Tanpa Fondasi: Sebuah Cerita Ontologi Hubungan Internasional”

Sejarah filsafat Hubungan Internasional adalah sejarah pergulatan tentang “apa yang ada” di dunia ini dan bagaimana kita harus memahaminya. Ontologi HI menanyakan bukan hanya siapa aktor utama, tetapi juga bagaimana realitas internasional dipahami dan dibentuk. Jika kita mengikuti jejak pemikir dari Yunani Kuno hingga pemikir kontemporer, kita bisa melihat evolusi pemahaman being of nature politik dunia yang membentuk teori-teori HI modern.

1. Ontologi Klasik Yunani: Polis sebagai Cerminan Kosmos

Plato memandang realitas sejati berada pada dunia eidos atau idea yang immaterial, abadi, dan sempurna. Segala sesuatu di dunia nyata hanyalah mimesis (tiruan) dari bentuk ideal. Polis yang adil hanyalah bayangan dari keadilan kosmik yang abadi; para penguasa idealnya adalah philosopher kings yang mampu “mengingat” dunia idea dan menerjemahkannya ke dalam tatanan politik. Karena itu hubungan antar-polis, persekutuan, bahkan perang, mesti dipahami dalam kerangka moral-kosmik, bukan sekadar kepentingan sempit. Liga Delos yang dipimpin Athena misalnya bukan hanya aliansi militer tetapi manifestasi harmoni idea tentang keamanan bersama. Plato melihat pengetahuan tentang bentuk ideal sebagai syarat legitimasi politik; seperti gua dalam alegorinya, warga polis hanya melihat bayangan realitas dan hanya filsuf yang keluar dari gua yang mampu menangkap “ada” yang sejati. Dalam Nomoi dan Politikos, ia juga memikirkan hukum dan pemerintahan sebagai instrumen untuk menyulam kembali tatanan kosmik di dalam polis, sehingga hubungan antarnegara yang adil baginya bukanlah hasil negosiasi pragmatis semata, tetapi ekspresi dari keadilan kosmik yang direalisasikan lewat hukum dan norma.

Aristoteles lebih empiris. Ia menolak pemisahan tajam antara dunia idea dan dunia nyata; baginya ousia (substansi) hadir di dalam bentuk dan materi. “Ada” menurutnya adalah bentuk (form) yang mewujud dalam materi melalui entelecheia — gerak menuju aktualitas. Manusia sebagai zoon politikon hanya dapat mengaktualkan potensinya dalam komunitas politik, karena polis adalah puncak teleologis kehidupan sosial. Dengan perspektif ini, aliansi antar-polis dan praktik diplomasi ia lihat sebagai manifestasi alami kebutuhan manusia berinteraksi; perang bukanlah penyimpangan tetapi salah satu bentuk relasi yang harus dikelola secara etis. Aristoteles juga mengembangkan konsep phronesis (kebijaksanaan praktis) yang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan; dalam konteks Hubungan Internasional hal ini berarti diplomasi dan kebijakan luar negeri tidak bisa hanya mengikuti prinsip abstrak tetapi harus mempertimbangkan konteks spesifik dan keseimbangan kepentingan. Teori empat sebabnya (materi, bentuk, efisien, final) memberi cara pandang ontologis yang komprehensif terhadap fenomena politik; setiap polis atau aliansi memiliki materi (warga/negara), bentuk (institusi), penyebab efisien (pemimpin, peristiwa sejarah), dan tujuan akhir (kebaikan bersama). Dengan memandang demikian, hubungan antar-polis atau antarnegara menjadi fenomena yang bisa dipahami secara teleologis: ada alasan dan tujuan mengapa entitas politik berperilaku seperti itu.

Thucydides kemudian memberi potret realis tentang being of nature yang jauh lebih tajam dan historis. Dalam The Peloponnesian War ia menggambarkan bagaimana ketakutan, kepentingan, dan kehormatan menjadi motor penggerak keputusan negara-kota. Ia menulis bukan sekadar untuk merekam peristiwa, tetapi untuk menunjukkan mekanisme yang bersifat “abadi” dalam interaksi antarnegara. Keberadaan sistem internasional bagi Thucydides adalah medan di mana hukum moral kosmik Plato tidak bekerja otomatis, melainkan digantikan oleh logika kekuasaan. Dalam “pidato Melian” ia merangkum pandangan ontologisnya: “yang kuat berbuat apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka derita.” Kalimat ini bukan hanya retorika, tetapi deskripsi tentang struktur ontologis hubungan internasional yang tidak diatur oleh hukum di atas negara. Ia juga menunjukkan bahwa meskipun aktor-aktor memiliki niat baik, struktur persaingan dan distribusi kekuatan akan mendorong mereka pada perang dan ekspansi. Dengan demikian, bagi Thucydides “ada” politik internasional bukanlah sekadar kumpulan tindakan individual, tetapi sebuah pola berulang yang lahir dari sifat manusia yang tidak berubah, rasa takut yang inheren, dan ketiadaan otoritas tertinggi di atas negara-kota. Pemahaman ini membuat karyanya dianggap sebagai titik awal realisme yang masih hidup dalam analisis rivalitas kekuatan besar hingga hari ini — dari Perang Peloponnesos ke Perang Dingin, hingga perdebatan tentang “jebakan Thucydides” antara AS dan Tiongkok.

2. Ontologi Kristen dan Abad Pertengahan: Kota Allah dan Kota Dunia

St. Augustine membedakan Civitas Dei (kota Allah) dan Civitas Terrena (kota dunia). Keberadaan politik duniawi adalah arena yang jatuh: perang dan kekuasaan duniawi selalu memerlukan legitimasi moral karena hanya kota Allah yang abadi dan damai. Negara bagi Augustine hanyalah kota dunia yang sementara, instrumen untuk mengurangi kerusakan akibat dosa, bukan tujuan akhir manusia. Jatuhnya Roma baginya bukan akhir dunia, melainkan bukti bahwa negara bukan tatanan ontologis yang permanen.

Thomas Aquinas menyistematisasi tatanan hukum alam yang mengikat manusia dan negara. Ia menganggap hukum alam sebagai partisipasi akal manusia dalam hukum kekal Tuhan. Ontologi Aquinas menempatkan keberadaan negara dan hubungan antarnegara sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang teleologis: segala tindakan manusia, termasuk perang, seharusnya mengarah pada kebaikan yang lebih tinggi. Doktrin bellum iustum (perang adil) yang ia rumuskan menunjukkan bahwa perang tidak dipahami sebagai fakta netral, tetapi sebagai tindakan moral yang harus sesuai tujuan ilahi. Dengan demikian, dunia internasional bukan sistem anarki bebas nilai, tetapi tatanan moral sementara yang harus diarahkan pada tujuan akhir. Gagasan ini mewariskan pandangan bahwa hukum antarnegara, hak dan kewajiban penguasa, serta legitimasi perang selalu terikat pada prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi — suatu warisan yang kelak mempengaruhi lahirnya hukum internasional modern.

3. Ontologi Modern Awal: Negara, Anarki, dan Dialektika Sejarah

Sejak akhir Abad Pertengahan, pemikiran politik Eropa berangsur meninggalkan pandangan kosmik dan teologis. Dalam suasana Renaisans Italia yang penuh intrik dan persekutuan kota-negara, Machiavelli memandang negara bukan lagi pantulan tatanan ilahi, melainkan aktor otonom yang harus bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Ia menulis Il Principe bukan untuk merumuskan moralitas, tetapi untuk menunjukkan seni memerintah dalam dunia tanpa jaminan moral. Di sini negara dipahami sebagai entitas yang diciptakan dan dipelihara oleh virtù penguasa, menghadapi fortuna sejarah. Hubungan antarnegara pun tampil sebagai permainan strategis yang menuntut kebijaksanaan praktis, bukan kepatuhan pada norma kosmik.

Pandangan realistis Machiavelli menemukan bentuk filosofisnya dalam sistem Hobbes. Berangkat dari pengandaian tentang keadaan alamiah manusia sebagai “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), Hobbes merumuskan homo homini lupus: manusia adalah serigala bagi manusia lain. Leviathan memang bisa lahir di dalam negara untuk mengakhiri perang sipil, tetapi tidak ada Leviathan global yang dapat menjamin keamanan antarnegara. Anarki internasional bagi Hobbes bukan kebetulan sejarah, tetapi kondisi ontologis: tanpa kekuasaan yang lebih tinggi, negara-negara hidup dalam rasa takut, mencurigai satu sama lain, dan mempersiapkan diri untuk perang. Dengan cara ini Hobbes meletakkan fondasi bagi realisme modern yang memandang sistem antarnegara sebagai arena konflik permanen yang harus dikelola melalui keseimbangan kekuasaan.

Namun benih-benih pandangan yang lebih optimistis juga tumbuh. Locke menolak anggapan bahwa keadaan alamiah semata-mata ancaman; baginya ada hak-hak alamiah dan kesetaraan yang dapat diinstitusikan melalui kesepakatan. Negara bukan hanya instrumen penaklukan, tetapi juga kontrak sosial yang menjamin kebebasan. Pandangan ini membuka jalan bagi liberalisme yang melihat kemungkinan hukum internasional, organisasi bersama, dan perlindungan hak asasi. Kant kemudian memperluasnya dengan gagasan kosmopolitan: melalui kapasitas rasional, umat manusia bisa keluar dari anarki menuju perdamaian abadi. Federasi republik yang ia bayangkan menjadi inspirasi proyek integrasi seperti Uni Eropa. Dengan demikian, di satu sisi kita melihat garis realis dari Machiavelli–Hobbes, di sisi lain garis liberal dari Locke–Kant, keduanya sama-sama lahir dari pergulatan Eropa modern dengan perang, kontrak, dan rasionalitas.

René Descartes memberikan fondasi epistemologis bagi seluruh perubahan ini. Dengan cogito ergo sum ia menegaskan bahwa kepastian tentang keberadaan dimulai dari subjek berpikir yang memandang dunia luar sebagai objek. Cara pandang ini mewarnai positivisme Hubungan Internasional: negara dan sistem internasional diperlakukan sebagai “benda” yang bisa dipetakan secara netral oleh peneliti, seolah-olah berada di luar pengalaman peneliti sendiri.

Di atas dasar inilah Hegel menggeser kembali fokus ke sejarah. Baginya, realitas bukan kumpulan entitas statis melainkan proses dialektis Geist (Roh) yang mengaktualkan kebebasan melalui negara dan sejarah dunia. Dialektika tesis–antitesis–sintesis bukan sekadar metode berpikir, tetapi struktur ontologis realitas itu sendiri: “ada” politik internasional bergerak melalui konflik dan rekonsiliasi menuju kebebasan yang lebih tinggi. Perang antarnegara bukan hanya kehancuran, tetapi momen di mana Roh memurnikan dirinya dan membentuk tatanan baru. Di sini terlihat hubungan dengan Plato: jika Plato melihat Idea sebagai bentuk ideal yang transenden, Hegel melihat Idea atau Geist itu sendiri bergerak di dalam sejarah dan institusi, membumikan dunia idea ke dalam proses historis. Jika Plato memberi standar normatif bagi HI, Hegel memberikan kerangka untuk memahami perubahan sistem internasional secara historis-dialektis.

Dengan alur ini, gagasan-gagasan tentang negara, anarki, hak alamiah, kosmopolitanisme, subjek rasional, dan dialektika sejarah saling terkait dan membentuk landasan ontologis teori-teori Hubungan Internasional modern. Dunia internasional tidak lagi dipahami sebagai tatanan kosmik yang tetap, tetapi sebagai arena historis yang bergerak antara kekuasaan dan norma, konflik dan sintesis, menuju bentuk-bentuk baru kebebasan dan keteraturan.

4. Ontologi Modern Lanjutan: Teori Besar HI Abad ke-20

Hans Morgenthau memformalkan realisme klasik dengan melihat politik internasional sebagai perjuangan abadi demi kekuasaan. Kenneth Waltz memindahkan titik “ada” dari sifat manusia ke struktur anarki internasional. Robert Keohane dan Joseph Nye memperluasnya dengan melihat rezim dan interdependensi sebagai “ada” yang nyata dan mempengaruhi negara. Alexander Wendt melalui konstruktivisme menggugat ontologi ini: anarki bukan fakta alamiah, melainkan “apa yang negara buat darinya” melalui interaksi sosial. Identitas dan kepentingan negara bukanlah substansi tetap tetapi proses intersubjektif.

Pandangan materialis Marx menjadi jembatan ke teori kritis HI abad ke-20. Jika bagi Hegel realitas ditentukan oleh Roh dan ide, bagi Marx justru kondisi material dan relasi produksi yang membentuk kesadaran dan institusi politik. Ontologi Marx bersifat materialis: “ada” internasional bukanlah Roh yang mewujud melalui negara, tetapi jaringan hubungan produksi kapitalisme global yang melampaui batas-batas negara. Konflik kelas di tingkat internasional — antara pusat dan pinggiran, antara borjuasi dan proletariat dunia — menjadi motor sejarah yang nyata. Dengan cara pandang ini, perang, imperialisme, dan kolonialisme dipahami bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai ekspresi logika akumulasi kapital. Revolusi dan solidaritas kelas pekerja internasional bagi Marx adalah sintesis baru yang mengakhiri sistem lama. Pandangan ini membuka jalur bagi teori-teori ketergantungan, sistem dunia, dan kajian kritis HI yang melihat “ada” politik global sebagai sistem kapitalisme yang harus dianalisis secara historis dan struktural, bukan sekadar arena negara berdaulat.

5. Kota Tanpa Fondasi: Cerita Postmodern tentang Keberadaan Dunia Internasional

Bayangkan kita memasuki sebuah kota yang tampak kuno dan megah. Dari luar, bentengnya kokoh, pintunya tegap, patung-patungnya megah. Bagi pemikir klasik, benteng itu adalah kenyataan sejati: negara, kedaulatan, anarki, hukum, adalah blok batu yang sudah ada sejak awal. Bagi pemikir modern, benteng itu mungkin konstruksi manusia, tetapi tetap bisa diukur dan dipetakan secara netral oleh pengamat rasional. Namun, bagi pemikir postmodern, benteng itu adalah panggung, museum hidup, dan laboratorium tanda sekaligus. Batu-batu, patung, dan lorongnya dibangun, dirombak, dan dicat ulang oleh generasi yang berbeda, masing-masing meninggalkan retakan dan lapisan. Kota itu tidak pernah “jadi”; ia selalu “menjadi”.

Michel Foucault dalam perjalanannya seperti arkeolog yang mengangkat debu lapisan demi lapisan, menemukan bahwa apa yang kita sebut “alami” dalam politik global lahir dari praktik, institusi, dan teknik kuasa tertentu. Ia menunjukkan bagaimana sensus kolonial, catatan sipil, teori perang, dan statistik kesehatan membentuk konsep “populasi” dan “pengamanan”. Kita mengira “keamanan nasional” adalah fakta objektif; ternyata ia lahir dari operasi kuasa, jaringan pengetahuan, dan normalisasi ancaman. Dalam cahaya ini, “ada” tidak lagi entitas tetap, melainkan efek dari konfigurasi diskursif: ia adalah hasil cara kita berbicara, menghitung, dan mengatur. Ini membuat ontologi postmodern lebih kaya daripada ontologi klasik, karena ia tidak berhenti pada daftar entitas, tetapi menelusuri mekanisme yang membuat entitas itu “nyata” di mata kita.

Jacques Derrida, yang berjalan di antara ukiran-ukiran dinding kota, menunjukkan bahwa tulisan-tulisan di atas batu bukan hanya menghias, tetapi membentuk struktur kota. Ia menemukan kata “perang” diukir dengan huruf besar, dan “perdamaian” dengan huruf kecil di bawahnya, seolah ada hierarki yang tak terlihat. Ia mengingatkan bahwa oposisi biner perang/damai, dalam/luar, Barat/Timur, beradab/biadab, bukan cermin realitas tetapi jaring makna yang memproduksi perbedaan dan hierarki. Setiap konsep besar Hubungan Internasional menyimpan bayangan lawannya; “perdamaian” bisa menyembunyikan kekerasan struktural, “kedaulatan” bisa mengandung ketergantungan, “pembangunan” bisa melegitimasi dominasi. Dalam pandangan ini, “ada” menjadi diferensial: ia bukan kubus padat, tetapi kristal yang memantulkan cahaya berbeda tergantung sudut pandang. Di sinilah kekuatan ontologi postmodern tampak: ia tidak membekukan realitas menjadi satu definisi, tetapi mengungkap ketegangan yang hidup di dalamnya.

Jean Baudrillard melihat kota itu dari jauh, lewat layar-layar besar yang memancarkan gambar gemerlap. Orang-orang yang menonton tayangan itu merasa mengenal kota, padahal yang mereka lihat adalah brosur wisata, feed media sosial, dan video yang diedit. Perang Teluk baginya “tidak pernah terjadi” bukan karena tidak ada peristiwa, tetapi karena yang sampai kepada kita adalah simulasi, citra yang lebih kuat daripada realitasnya sendiri. Dalam dunia semacam ini, “ada” politik internasional tidak hanya hasil sejarah dan praktik, melainkan juga produksi tanda dan citra. “Perang melawan teror”, “krisis pengungsi”, “tatanan dunia baru” — semua itu papan reklame hiperrealitas yang menciptakan kesan realitas sekaligus menutupinya. Jika ontologi klasik menganggap realitas sebagai batu, dan ontologi modern menganggapnya sebagai objek yang dapat diukur, ontologi postmodern menunjukkan bahwa realitas global kini lebih mirip jaringan hologram: bayangan yang bisa disentuh, tetapi selalu bergeser ketika kita mendekat.

Di setiap lorong kota, kita juga melihat subjek—peneliti, diplomat, media, lembaga internasional—yang sibuk menata panggung itu. Postmodernisme mengingatkan bahwa kita bukan pengamat netral yang memotret dunia, tetapi bagian dari produksi realitas itu sendiri. Ketika kita menyusun indeks kebebasan, laporan hak asasi, atau peta geopolitik, kita tidak sekadar mendeskripsikan; kita menciptakan dunia tertentu, dengan pemenang dan pecundang, dengan pusat dan pinggiran. “Ada” dalam Hubungan Internasional menjadi cair, selalu dalam proses, bukan benda mati yang menunggu ditemukan. Pengetahuan bukan hanya cermin, tetapi alat kuasa yang membentuk subjek dan objeknya sekaligus.

Dengan cara pandang ini, ontologi postmodern tampil lebih unggul daripada ontologi klasik atau modern dalam satu hal mendasar: ia membuka lapisan tersembunyi dari keberadaan yang selama ini dianggap alami. Ia tidak berhenti pada pertanyaan “apa yang ada?” tetapi bertanya “bagaimana sesuatu tampak ada?” dan “siapa yang diuntungkan dari cara itu didefinisikan?”. Dalam politik internasional, pertanyaan ini mengungkap bahwa “anarki” bisa menjadi narasi yang memperkuat militerisasi, “kedaulatan” bisa menjadi wacana yang melindungi kekerasan internal, dan “pembangunan” bisa menjadi skema yang menormalisasi ketergantungan. Di sini, “ada” bukan sekadar kategori yang pasif, tetapi arena perebutan makna yang menentukan kehidupan jutaan orang.

Narasi postmodern ini seperti membuka pintu-pintu rahasia kota tua: kita melihat lorong yang tak pernah tercatat di peta, ruang bawah tanah yang menyimpan arsip kuasa, dan balkon tempat tanda-tanda dipancarkan ke dunia. Dengan berjalan di dalamnya, kita belajar bahwa dunia internasional bukan buku hukum yang selesai ditulis, melainkan teks yang setiap halamannya sedang kita tulis bersama—penuh catatan kaki, coretan, dan ruang kosong yang bisa diisi ulang. Inilah mengapa dalam perspektif postmodernisme “ada” tampil lebih baik: bukan karena lebih sederhana atau lebih pasti, tetapi karena lebih jujur terhadap sifat dunia yang terus berubah, lebih peka terhadap relasi kuasa yang tersembunyi, dan lebih memberi ruang bagi imajinasi kemungkinan dunia yang berbeda.

 540 total views,  4 views today