Selama beberapa dekade, dunia internasional disuguhi kisah yang sama tentang keamanan dan perdamaian. Di satu sisi, Realisme mengajarkan bahwa dunia adalah hutan anarki, negara adalah pemburu, dan keamanan hanya bisa dijaga dengan memperkuat senjata dan beraliansi. Di sisi lain, Liberalisme menjanjikan bahwa lembaga internasional, hukum, dan kerja sama akan membawa harmoni. Dua wajah ini tampak berbeda, tetapi keduanya berbicara dengan bahasa yang sama: negara sebagai pusat segalanya, keamanan sebagai perisai kedaulatan, dan perdamaian sebagai hasil perjanjian elit. Narasi ini menampilkan keamanan dan perdamaian seolah-olah netral, padahal ia adalah hasil produksi kepentingan dan wacana yang membatasi cara berpikir.
Jika dilihat melalui lensa Marxis, “keamanan” justru menjadi mekanisme yang menjaga ketimpangan struktural. Perang di Irak atau intervensi di Afghanistan, misalnya, dibingkai sebagai demi stabilitas global padahal menyangkut kepentingan minyak, jalur dagang, dan pengaruh geopolitik. Migrasi paksa jutaan orang dari Suriah atau Sudan Selatan pun bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan akibat dari sistem ekonomi-politik global yang timpang. Dalam narasi ini, “perdamaian” sering menjadi kata suci yang menyembunyikan dominasi ekonomi dan politik.
Postmodernisme memperlihatkan lapisan lain dari drama ini. Dengan meminjam pandangan Foucault, keamanan dan perdamaian adalah “rezim kebenaran” yang menentukan siapa yang boleh bicara, siapa yang dianggap ancaman, dan siapa yang dianggap sah dilindungi. Istilah seperti “negara gagal”, “terorisme”, atau “intervensi kemanusiaan” bukan fakta alamiah, melainkan label yang diciptakan untuk mengatur tindakan aktor global. Intervensi NATO di Libya tahun 2011, misalnya, dibingkai sebagai penyelamatan sipil, tetapi berujung pada konflik berkepanjangan, negara yang terfragmentasi, dan perdagangan manusia yang meningkat. Di Haiti, proyek nation building berlabel perdamaian justru mengabaikan dinamika lokal dan memperkuat ketergantungan pada aktor luar. Dalam kedua kasus ini, “perdamaian” dipresentasikan sebagai topeng untuk operasi geopolitik.
Di luar kerangka mainstream, para pemikir perdamaian kritis telah lama menawarkan jalan lain. Johan Galtung membedakan perdamaian negatif—sekadar ketiadaan perang—dengan perdamaian positif yang menuntut keadilan, pemenuhan hak, dan transformasi struktur sosial. John Paul Lederach mengembangkan peacebuilding from below, yakni membangun kapasitas hubungan, rekonsiliasi, dan keadilan di tingkat akar rumput. Edward Azar menunjukkan bahwa konflik sosial yang berlarut-larut lahir dari kebutuhan dasar dan eksklusi politik, sehingga tidak akan selesai hanya dengan perjanjian elit. Oliver Richmond dan Roger Mac Ginty mengkritik “perdamaian liberal” sebagai proyek hegemonik Barat yang gagal menjawab kompleksitas lokal.
Dari sini muncul pentingnya membedakan intra-communal dan inter-communal peace. Perdamaian internal komunitas (intra-communal) menyasar rekonsiliasi dan pemulihan relasi sosial di dalam kelompok yang pernah terbelah konflik, seperti program keadilan restoratif di Aceh setelah konflik atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Afrika Selatan. Perdamaian antar komunitas (inter-communal) menuntut dialog lintas identitas, kesepahaman budaya, dan institusi inklusif, seperti dialog lintas desa di Maluku pasca kerusuhan agama atau program lintas identitas di Lebanon. Kedua bentuk ini menunjukkan bahwa perdamaian sejati lahir dari rekonsiliasi relasi sosial, bukan sekadar perjanjian internasional.
Di berbagai belahan dunia, “perdamaian” ala mainstream justru sering memperkuat struktur kuasa. Misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo telah berlangsung puluhan tahun tetapi kekerasan struktural dan konflik antar kelompok tetap terjadi. Program Countering Violent Extremism di negara-negara Barat sering kali melabeli komunitas tertentu sebagai “berisiko” sehingga memperkuat stigma dan memperlebar jurang ketidakpercayaan. Fenomena-fenomena ini memperlihatkan bagaimana topeng “perdamaian” dan “keamanan” dapat digunakan untuk menutupi praktik diskriminasi dan kekerasan yang lebih halus. Postmodernisme membantu mengungkap bagaimana “politik penamaan” menentukan siapa yang dianggap korban, pelaku, atau ancaman; bagaimana media global dan lembaga internasional memproduksi citra-citra krisis untuk membenarkan intervensi; dan bagaimana “perdamaian” dipasarkan sebagai paket teknokratik yang terpisah dari politik lokal.
“Perdamaian tanpa topeng” mengajak pembaca menelanjangi lapisan retorika itu. Keamanan seharusnya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan monopoli negara. Perdamaian seharusnya menjadi transformasi struktur ketidakadilan, bukan sekadar negosiasi elit. Ancaman bukanlah fakta alamiah, melainkan konstruksi sosial yang bisa dinegosiasikan dan diubah. Pembangunan kapasitas komunitas seharusnya menjadi inti proses, bukan sekadar proyek donor semata. Melihat keamanan dan perdamaian internasional melalui lensa realisme, liberalisme, marxisme, konstruktivisme, postmodernisme dan studi perdamaian kritis, serta melalui contoh nyata di berbagai belahan dunia, memungkinkan pemahaman bahwa perdamaian sejati memerlukan transformasi struktural dan rekonsiliasi relasi kuasa di berbagai level.
Kerangka ini menunjukkan bahwa teori bukan sekadar alat untuk menjelaskan fenomena, melainkan juga untuk membuka ruang politik baru. Realisme dan liberalisme memberi peta kepentingan negara, Marxisme membuka selubung ekonomi politik, konstruktivisme menunjukkan bagaimana norma dibentuk, sedangkan postmodernisme menyingkap produksi makna dan citra yang menyokong semua itu. Dengan menyatukan perspektif-perspektif ini, pembaca diajak tidak hanya mengkritik teori mainstream, tetapi juga membangun lensa baru untuk membaca keamanan dan perdamaian sebagai proses yang bisa diubah, bukan takdir yang sudah selesai. Inilah yang dimaksud dengan “perdamaian tanpa topeng”: bukan hanya konsep alternatif, melainkan ajakan untuk mempraktikkan analisis kritis yang membebaskan cara pandang dan menata ulang relasi kuasa yang selama ini mengekang perdamaian.
