Posisi Cina dalam Ketegangan AS–Greenland: Memotong Dalih “Ancaman Cina,” Mengunci Arktik melalui Hukum, Sains, dan Tata Kelola

Dorongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk “mengambil alih” Greenland dengan alasan keamanan kembali menempatkan Cina dalam posisi yang secara politis tidak ia pilih tetapi secara diskursif dipaksakan. Dalam berbagai pernyataan publik awal Januari 2026, Trump mengaitkan kepentingan Amerika atas Greenland dengan kebutuhan mencegah Rusia dan Cina memperluas pengaruh di Arktik. Media resmi Cina mencatat bahwa dalam retorika tersebut, Cina tidak ditampilkan sebagai aktor konkret dengan tindakan spesifik, melainkan sebagai figur ancaman abstrak yang dipanggil untuk memberi legitimasi pada agenda strategis Amerika Serikat (Xinhua 2026a).

Respons Beijing bergerak cepat namun terukur. Pada konferensi pers Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Cina tanggal 5 Januari 2026, juru bicara Lin Jian secara tegas menolak penggunaan apa yang ia sebut sebagai “so-called China threat” sebagai dalih untuk mengejar kepentingan sepihak. Lin menegaskan bahwa isu Greenland seharusnya tidak dibingkai melalui logika ancaman yang direkayasa, dan memperingatkan bahwa praktik semacam itu berisiko merusak stabilitas kawasan Arktik serta tatanan internasional yang berbasis hukum (FMPRC 2026). Pernyataan ini penting karena Cina tidak masuk ke perdebatan teknis mengenai kehadiran kapal atau aktivitas tertentu, melainkan menolak kerangka naratif yang dipakai Amerika Serikat sejak awal.

Sikap tersebut tidak bersifat ad hoc. Ia berakar pada kebijakan resmi Cina mengenai Arktik yang telah diformalkan sejak diterbitkannya dokumen negara berjudul China’s Arctic Policy oleh State Council pada Januari 2018. Dalam dokumen tersebut, Cina secara eksplisit menyatakan tidak memiliki klaim kedaulatan teritorial di Arktik, termasuk Greenland, dan menegaskan bahwa keterlibatannya dibatasi oleh hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB. Namun pada saat yang sama, Cina menegaskan kepentingan sahnya dalam navigasi, penelitian ilmiah, pemanfaatan sumber daya secara damai, serta partisipasi dalam tata kelola multilateral Arktik, dengan alasan bahwa perubahan iklim dan perkembangan jalur pelayaran Arktik memiliki implikasi global (State Council Information Office PRC 2018).

Dalam kerangka ini, Beijing membaca tekanan Amerika atas Greenland bukan sebagai isu bilateral antara Washington dan Kopenhagen, melainkan sebagai potensi preseden berbahaya. Xinhua menyoroti bahwa Greenland memiliki posisi strategis dalam arsitektur keamanan Atlantik Utara, berada di jalur GIUK gap, dan sekaligus menyimpan potensi sumber daya mineral seperti rare earths, grafit, nikel, dan tembaga. Data yang dikutip Xinhua menunjukkan bahwa meskipun wilayah Greenland yang bebas es semakin luas akibat perubahan iklim, hingga awal dekade 2020-an hanya dua proyek pertambangan yang beroperasi secara aktif, menandakan bahwa nilai strategis Greenland lebih banyak bersifat prospektif daripada aktual (Xinhua 2026b). Fakta ini memperkuat argumen Cina bahwa narasi ancaman lebih berfungsi sebagai alat politik daripada respons terhadap kondisi faktual di lapangan.

Strategi Cina dalam isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis yang saling terkait. Lapis pertama adalah delegitimasi narasi. Dengan menolak konsep “ancaman Cina” secara langsung, Beijing berupaya memutus rantai legitimasi yang diperlukan Amerika Serikat untuk membenarkan perubahan status wilayah melalui tekanan. Alih-alih membantah tuduhan satu per satu, Cina menolak premis dasar perdebatan dan menggeser fokus dari ancaman eksternal ke motif politik internal Amerika Serikat (FMPRC 2026).

Lapis kedua adalah penguncian isu pada hukum dan multilateralisme. Dokumen kebijakan Arktik 2018 secara konsisten menempatkan Cina sebagai partisipan yang terikat aturan, bukan penantang tatanan. Dalam konteks Greenland, pendekatan ini memberi Cina posisi moral yang relatif aman untuk mengkritik tekanan sepihak tanpa harus memihak secara eksplisit salah satu aktor regional. Cina tidak perlu menyatakan dukungan politik langsung kepada Denmark atau Greenland; cukup dengan menegaskan bahwa perubahan status wilayah melalui paksaan bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola internasional (State Council Information Office PRC 2018).

Lapis ketiga adalah investasi jangka panjang pada sains dan ekonomi sebagai bentuk kehadiran strategis non-militer. Media Cina berulang kali menekankan bahwa kepentingan Arktik Cina berkaitan dengan akses jalur pelayaran, penelitian iklim, dan stabilitas rantai pasok sumber daya, bukan dengan penguasaan teritorial. Dengan menjaga Arktik sebagai ruang kerja sama ilmiah dan ekonomi, Cina mempertahankan aksesnya tanpa memicu resistensi politik yang biasanya menyertai kehadiran militer (Xinhua 2026b).

Sejumlah analis Cina memperkuat pembacaan ini. Lü Xiang, peneliti di Chinese Academy of Social Sciences, menilai bahwa pengaitan Greenland dengan “ancaman Cina” mencerminkan pola lama kebijakan hegemonik Amerika Serikat yang membutuhkan musuh eksternal untuk membenarkan ekspansi pengaruh. Menurut Lü, isu ini lebih mencerminkan kebutuhan Washington untuk mempertahankan dominasi naratif daripada respons terhadap aktivitas nyata Cina di kawasan Arktik (Global Times 2026).

Dari posisi ini, beberapa prediksi dapat ditarik secara relatif konkret. Pertama, Cina kemungkinan besar akan mempertahankan garis komunikasi publik yang konsisten, menolak narasi ancaman dan menekankan hukum internasional serta multilateralisme, tanpa masuk ke eskalasi retorik atau militer. Kedua, Beijing akan memperkuat politik pengetahuan Arktik melalui riset ilmiah, kerja sama institusional, dan diplomasi normatif, karena jalur ini paling selaras dengan kebijakan resminya dan paling sulit dipatahkan tanpa merusak reputasi pihak lain. Ketiga, apabila tekanan Amerika meningkat, Cina cenderung mengeksploitasi biaya legitimasi Amerika di panggung global, menampilkan Washington sebagai aktor yang merusak stabilitas dan menekan bahkan sekutunya sendiri, alih-alih sebagai penjaga tatanan berbasis aturan (Xinhua 2026a; FMPRC 2026).

Dengan demikian, posisi Cina dalam isu AS–Greenland bukanlah upaya tersembunyi untuk merebut wilayah, melainkan strategi sadar untuk menolak dijadikan dalih, sambil menjaga agar Arktik tetap berada dalam kerangka hukum dan tata kelola yang memberinya ruang partisipasi jangka panjang. Dalam logika ini, kemenangan tidak diukur melalui kepemilikan wilayah, melainkan melalui kemampuan menentukan bahasa apa yang sah untuk mengubah peta politik global.

Kedaulatan Pilihan sebagai Fondasi Kebijakan Luar Negeri Cina

Untuk membaca posisi Cina dalam ketegangan AS–Greenland secara utuh, ia perlu ditempatkan dalam arsitektur kebijakan luar negeri Cina yang lebih luas, yakni prinsip kedaulatan pilihan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap entitas politik memiliki hak menentukan arah sejarah, bentuk institusi, dan jalur pembangunan tanpa tekanan eksternal. Berbeda dari pendekatan kedaulatan normatif yang menuntut keseragaman sistem dan nilai, Cina mengembangkan praktik kedaulatan yang berangkat dari pluralitas jalur politik dan penolakan terhadap pemaksaan kehendak oleh kekuatan luar.

Dalam kerangka tersebut, kedaulatan pilihan berfungsi sebagai perangkat pelindung sekaligus instrumen proyeksi normatif. Di satu sisi, ia melindungi Cina dari legitimasi intervensi atas urusan domestiknya sendiri. Di sisi lain, prinsip yang sama memungkinkan Beijing menantang praktik tekanan sepihak negara besar terhadap wilayah atau entitas lain tanpa harus terlibat langsung. Ketika Cina menolak dijadikan dalih dalam isu Greenland, penolakan itu tidak bertumpu pada afiliasi politik dengan pihak mana pun, melainkan pada konsistensi doktrinal bahwa masa depan suatu wilayah harus ditentukan oleh subjek politiknya sendiri, bukan oleh kalkulasi keamanan pihak eksternal.

Prinsip ini pula yang menjelaskan mengapa Cina secara sadar menghindari posisi sebagai pelindung atau patron alternatif bagi Greenland. Menawarkan perlindungan atau aliansi justru akan merusak kredibilitas gagasan kedaulatan pilihan yang ingin dipertahankan. Alih-alih menggantikan satu bentuk dominasi dengan dominasi lain, Cina memilih menempatkan dirinya sebagai aktor yang berkepentingan menjaga agar ruang pengambilan keputusan tetap terbuka dan tidak dipaksa. Dalam pandangan kebijakan luar negeri Cina, stabilitas internasional tidak lahir dari perluasan yurisdiksi, melainkan dari pengakuan atas keberagaman jalur kedaulatan dan pembangunan.

Pendekatan ini memberi Cina keunggulan diskursif ketika Amerika Serikat berhadapan bahkan dengan sekutunya sendiri. Dalam isu Greenland, tekanan Amerika terhadap wilayah otonom membuka celah naratif yang dapat dimanfaatkan Cina tanpa keterlibatan operasional apa pun. Dengan menegaskan bahwa pilihan politik harus lahir dari subjek politik yang bersangkutan, Cina secara implisit memosisikan pihak yang melakukan tekanan sebagai sumber instabilitas. Strategi ini memungkinkan Beijing memperluas pengaruh normatifnya secara simultan di berbagai kawasan, karena pesan yang disampaikan bersifat universal dan tidak bergantung pada kepentingan Cina semata.

Dengan latar belakang ini, posisi Cina dalam ketegangan AS–Greenland tampil bukan sebagai manuver jangka pendek, melainkan sebagai ekspresi konsisten dari arsitektur kebijakan luar negeri yang telah dibangun secara bertahap. Kedaulatan pilihan menjadi jembatan antara kepentingan nasional Cina dan tata kelola global yang ingin ia dorong. Dalam kerangka tersebut, menolak dijadikan dalih memiliki bobot strategis yang sama dengan menjaga agar Arktik tetap berada dalam ruang hukum dan kerja sama, di mana Cina dapat hadir, berpartisipasi, dan memperoleh keuntungan struktural tanpa harus menanggung biaya politik dan militer dari ekspansi terbuka.

 546 total views,  8 views today