Migrasi bukan lagi sekadar persoalan biopolitik atau psikopolitik; ia telah menjadi misteri Rohpolitik. Dalam dua puluh empat jam terakhir, sekitar 49.000 migran menyeberang dari Maroko menuju enklave Spanyol di Ceuta melalui jalur laut dan darat (Reuters 2026). Jumlah tersebut setara dengan lebih dari separuh populasi Ceuta yang hanya sekitar 83.000 jiwa (Instituto Nacional de Estadística 2025), sehingga dalam hitungan jam kapasitas kota, aparat keamanan, dan layanan kemanusiaan mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Spanyol segera mengerahkan militer, memperketat pengamanan perbatasan, serta menetapkan kondisi darurat di kawasan tersebut setelah puluhan korban jiwa dilaporkan dalam upaya penyeberangan yang berbahaya (Reuters 2026). Namun, makna peristiwa itu tidak berhenti pada krisis kemanusiaan atau persoalan pengelolaan perbatasan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Donald Trump mengubahnya menjadi bahasa politik dengan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi gelombang migrasi yang “jauh lebih besar” apabila Partai Demokrat kembali berkuasa. Migrasi pun bergeser dari fakta demografis menjadi produksi ancaman politik; bukan lagi sekadar perpindahan manusia, melainkan instrumen yang membentuk orientasi kesadaran publik menjelang pemilu.
Sejarah menunjukkan bahwa migrasi hampir tidak pernah menjadi persoalan perpindahan manusia semata. Sejak jalur perdagangan Mediterania, ekspansi kolonial, hingga arus pengungsi akibat perang dan krisis ekonomi, migrasi selalu mengubah komposisi tenaga kerja, identitas nasional, keseimbangan politik, bahkan arah kebijakan keamanan suatu negara. Arus manusia yang melintasi perbatasan membawa lebih dari sekadar tubuh; ia membawa bahasa, agama, budaya, keterampilan, ketakutan, harapan, dan berbagai kemungkinan baru yang dapat memperkuat sekaligus mengguncang tatanan yang telah mapan. Karena itu, negara tidak pernah memandang migrasi hanya sebagai persoalan administrasi kependudukan. Setiap gelombang migrasi selalu melahirkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang dianggap bagian dari komunitas politik, siapa yang dipandang sebagai orang luar, dan siapa yang berhak menentukan masa depan suatu bangsa. Di titik inilah migrasi mulai meninggalkan ranah demografi dan memasuki wilayah produksi makna, tempat identitas, keamanan, dan kedaulatan terus-menerus dinegosiasikan melalui bahasa politik.
Donald Trump segera menangkap momentum tersebut dan mengubahnya menjadi bahasa politik. Dalam rapat kabinet di Camp David, ia menyatakan, “What happened in Spain would look small-time compared to what would happen here if the Democrats win Congress” (Associated Press 2026). Pernyataan ini menarik bukan karena akurasi prediksinya, melainkan karena logika kekuasaan yang dikandungnya. Trump tidak sedang menjelaskan krisis migrasi di Ceuta sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia memindahkan makna krisis itu ke ruang politik Amerika Serikat, sehingga migrasi tidak lagi dipahami sebagai persoalan Spanyol, tetapi sebagai gambaran masa depan Amerika apabila lawan politiknya memperoleh kekuasaan. Dengan demikian, migrasi kehilangan sifatnya sebagai fakta empiris dan berubah menjadi metafora politik. Ancaman tidak lagi berasal dari jumlah orang yang melintasi perbatasan, tetapi dari imajinasi kolektif mengenai masa depan yang terus diproduksi melalui bahasa. Ketika rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi berhasil mengarahkan pilihan politik masyarakat hari ini, yang sedang bekerja bukan lagi sekadar pengelolaan populasi atau manipulasi psikologis, melainkan pembentukan orientasi roh yang menentukan bagaimana realitas dipersepsi, dirasakan, dan akhirnya dipilih sebagai kebenaran politik.
Strategi politik Trump memperlihatkan bahwa ancaman tidak pernah hadir sebagai kenyataan yang netral. Ancaman harus terlebih dahulu diproduksi, diberi makna, lalu disebarluaskan agar mampu menggerakkan perilaku politik masyarakat. Migrasi menjadi contoh paling nyata dari mekanisme tersebut. Perpindahan manusia yang pada dasarnya merupakan fenomena historis berubah menjadi simbol yang memisahkan “kita” dari “mereka”, keamanan dari ancaman, serta masa depan dari kehancuran. Dalam proses itu, yang diperebutkan bukan lagi sekadar penguasaan wilayah atau pengendalian perbatasan, melainkan cara masyarakat memahami realitas politiknya sendiri. Semakin kuat ancaman dibayangkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap figur yang menawarkan perlindungan. Politik akhirnya tidak lagi bekerja terutama melalui perubahan fakta, tetapi melalui pembentukan makna atas fakta.
Cara kerja tersebut memang dapat dijelaskan melalui biopolitik, yaitu ketika negara menjadikan kehidupan populasi sebagai objek pengelolaan melalui keamanan, kesehatan, mobilitas, dan berbagai instrumen pemerintahan. Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab mengapa ancaman migrasi mampu menguasai masyarakat yang tidak pernah berhadapan langsung dengan para migran. Ketakutan ternyata tidak bergantung pada kedekatan geografis, melainkan pada keberhasilan suatu narasi membentuk cara manusia memandang dunia. Di sinilah politik mulai bergerak melampaui pengelolaan kehidupan menuju penguasaan orientasi manusia terhadap kehidupan itu sendiri.
Byung-Chul Han kemudian melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa neoliberalisme tidak lagi bergantung pada disiplin tubuh sebagaimana masyarakat modern, melainkan pada pengelolaan kesadaran. Individu didorong untuk mengeksploitasi dirinya sendiri, menganggap kebebasan sebagai pilihan personal, padahal pilihan tersebut telah diarahkan oleh mekanisme kekuasaan yang bekerja secara halus. Dalam konteks migrasi, pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana media, algoritma, dan komunikasi politik terus mereproduksi kecemasan hingga menjadi bagian dari kesadaran sehari-hari. Masyarakat tidak dipaksa untuk takut; mereka justru secara sukarela mengonsumsi, membagikan, dan memperkuat narasi ketakutan itu. Ancaman akhirnya tidak lagi berada di luar diri manusia, melainkan hidup dalam cara manusia memandang dunia.
Namun, bahkan psikopolitik masih berhenti pada kesadaran sebagai ruang utama operasi kekuasaan. Politik kontemporer menunjukkan bahwa yang sedang diperebutkan bukan hanya pikiran, emosi, atau keputusan individu, melainkan orientasi terdalam yang memberi arah bagi seluruh keberadaan manusia. Ketika seseorang memilih seorang pemimpin bukan terutama karena programnya, melainkan karena keyakinan bahwa hanya pemimpin itu yang mampu menyelamatkan bangsa dari ancaman yang dibayangkan, maka yang bekerja bukan lagi sekadar persuasi psikologis. Di sana telah terjadi pembentukan orientasi hidup yang menentukan apa yang dianggap benar, siapa yang dipercaya, apa yang ditakuti, dan masa depan seperti apa yang layak diperjuangkan. Orientasi inilah yang disebut sebagai roh politik.
Rohpolitik berangkat dari asumsi bahwa kemenangan politik paling menentukan tidak terjadi ketika negara berhasil mengendalikan tubuh atau memengaruhi pikiran, tetapi ketika ia berhasil membentuk orientasi terdalam manusia. Tubuh dapat dipaksa, pikiran dapat dibujuk, tetapi roh menentukan arah keduanya. Karena itu, perebutan kekuasaan dalam demokrasi kontemporer semakin bergeser menjadi perebutan atas orientasi yang membuat masyarakat secara sukarela memelihara ketakutan, mengidentifikasi musuh, dan memilih pemimpin yang diyakini sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan.
Di sinilah Rohpolitik menawarkan penjelasan yang berbeda. Kekuasaan tidak lagi berusaha membuat masyarakat sekadar patuh atau produktif, melainkan membuat mereka percaya bahwa keselamatan hanya mungkin diperoleh melalui pilihan politik tertentu. Ancaman migrasi menjadi efektif bukan karena jumlah migran semata, tetapi karena ancaman itu diposisikan sebagai lawan dari keselamatan. Ketika masyarakat diyakinkan bahwa masa depan bangsa, identitas nasional, bahkan keberlangsungan peradaban bergantung pada satu pilihan politik, maka yang sedang diproduksi bukan lagi kebijakan, melainkan iman politik. Demokrasi kemudian bergeser dari kompetisi program menuju kompetisi penyelamatan. Setiap pemilu menghadirkan dua narasi yang saling berhadapan: siapa yang dianggap mampu menyelamatkan bangsa dan siapa yang dituduh akan menghancurkannya. Dalam ruang seperti ini, rasa takut berubah menjadi modal politik yang paling berharga.
Fenomena tersebut tidak hanya berlangsung di Amerika Serikat. Eropa memperlihatkan gejala yang serupa melalui menguatnya partai-partai kanan di Italia, Prancis, Jerman, Belanda, hingga Spanyol yang menjadikan migrasi sebagai isu utama politik domestik. Di berbagai negara, migrasi terus diproduksi sebagai simbol hilangnya identitas nasional, ancaman terhadap lapangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kedaulatan negara. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa migrasi bukan sekadar persoalan lintas batas, melainkan bahasa politik global yang mampu mengonsolidasikan dukungan melalui produksi ancaman. Semakin besar ancaman dibayangkan, semakin besar pula legitimasi yang diperoleh kekuasaan untuk memperluas kontrol atas masyarakat.
Kasus Ceuta dan pernyataan Donald Trump memperlihatkan bahwa politik kontemporer telah memasuki babak baru. Yang diperebutkan bukan lagi sekadar wilayah, populasi, atau bahkan kesadaran individu, melainkan orientasi terdalam manusia dalam memaknai dunia. Biopolitik menjelaskan bagaimana kehidupan dikelola, psikopolitik menerangkan bagaimana kesadaran diarahkan, tetapi Rohpolitik menunjukkan bagaimana manusia akhirnya menentukan siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus ditakuti, dan masa depan seperti apa yang layak diperjuangkan. Migrasi menjadi efektif sebagai isu politik bukan karena ia selalu menghadirkan ancaman yang nyata, melainkan karena ia mampu membentuk orientasi terdalam masyarakat terhadap makna keamanan, identitas, dan keselamatan. Di situlah kemenangan politik tidak lagi dimulai di bilik suara, melainkan jauh sebelumnya, ketika roh masyarakat telah lebih dahulu diarahkan untuk mempercayai satu narasi sebagai satu-satunya kebenaran.
