Relasi Cina–Jepang saat ini memperlihatkan bagaimana kuasa tidak hanya beroperasi melalui pengerahan militer, tetapi melalui produksi pengetahuan tentang ancaman, stabilitas, dan keamanan regional. Data menunjukkan bahwa nilai perdagangan bilateral kedua negara tetap berada pada kisaran 300–320 miliar dolar AS per tahun, dengan lebih dari 3.000 perusahaan Jepang masih aktif beroperasi di Cina serta sekitar 20–30 persen komponen industri Jepang bergantung pada rantai pasokan Cina. Di saat yang sama, Jepang meningkatkan anggaran pertahanannya hingga lebih dari 75 miliar dolar AS per tahun, sementara Cina mempertahankan belanja militernya di atas 220 miliar dolar AS dengan peningkatan konsisten.
Sheila A. Smith, Senior Fellow for Japan Studies di Council on Foreign Relations (CFR) dan mantan peneliti kebijakan keamanan Jepang di berbagai lembaga pertahanan AS, menegaskan bahwa konfigurasi ini bukan sekadar tanda persiapan perang, melainkan pembentukan rezim keamanan di mana ancaman dijadikan dasar legitimasi kebijakan negara.
Data ini menunjukkan paradoks kuasa: interdependensi ekonomi tidak meniadakan eskalasi simbolik, melainkan memperlihatkan bagaimana diskursus ancaman menata ulang realitas agar peningkatan militer tampil sebagai respons rasional. Fakta di lapangan mencatat lebih dari 200 intersepsi udara dalam tiga tahun terakhir dan puluhan insiden kedekatan ekstrem kapal patroli di Laut Cina Timur tanpa berubah menjadi kontak senjata.
Menurut Richard A. Bitzinger, Koordinator Program Pertahanan dan Keamanan di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University Singapura, pola ini menunjukkan bahwa konflik dikelola dalam zona produktif: cukup tegang untuk menormalkan militarisasi, namun tidak cukup destruktif untuk merusak struktur ekonomi dan politik yang menopang kedua negara.
Dalam logika power/knowledge, Taiwan dan Laut Cina Timur berfungsi sebagai locus problematisasi, bukan semata wilayah fisik. Sekitar 40% jalur perdagangan Jepang dan lebih dari 70% impor energinya melewati kawasan itu, menjadikannya simpul strategis yang jika terganggu akan menimbulkan kerugian puluhan miliar dolar AS per tahun. Namun yang lebih menentukan adalah bagaimana kawasan ini dikonstruksi sebagai sumber ancaman melalui bahasa keamanan.
Zhang Tuosheng, Senior Research Fellow di China Foundation for International Strategic Studies dan mantan pejabat lembaga perencanaan keamanan Kementerian Pertahanan Cina, menegaskan bahwa Taiwan telah dikonstruksi sebagai simbol integritas nasional Cina, sehingga setiap gerak Jepang di kawasan tersebut secara otomatis masuk ke dalam rezim kebenaran sebagai intervensi geopolitik.
Data opini publik Jepang menunjukkan dukungan terhadap keterlibatan militer langsung masih terbelah hampir seimbang, menandakan bahwa legitimasi konflik terbuka belum sepenuhnya terkonsolidasi. Hugh White, Profesor Strategi di Australian National University dan mantan Wakil Sekretaris Departemen Pertahanan Australia, memandang kondisi ini sebagai penanda bahwa negara tidak hanya menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga sedang membentuk subjek masyarakat yang terus berada dalam kondisi kesiagaan psikopolitik. Dengan demikian, rasa genting hadir bukan sebagai respons alamiah, melainkan hasil produksi diskursif yang terus direproduksi.
Konfigurasi kekuatan militer kedua negara juga memperlihatkan bagaimana kuasa bekerja melalui normalisasi kesiapsiagaan. Cina mengoperasikan lebih dari 360 kapal angkatan laut aktif, menjadikannya armada terbesar secara kuantitatif, sementara Jepang memperluas basis militernya di pulau-pulau barat daya yang berjarak kurang dari 200 kilometer dari wilayah sengketa serta mengembangkan kemampuan serang jarak jauh. Oriana Skylar Mastro, Associate Professor di Stanford University sekaligus analis pertahanan Tiongkok di Center for International Security and Cooperation, menilai bahwa peningkatan ini tidak mengarah pada perang langsung, melainkan memperluas ruang kendali simbolik dan operasional yang memperkuat efek gentar regional.
Data tambahan menunjukkan investasi Jepang di Cina masih mencapai puluhan miliar dolar AS dan hubungan industri belum menunjukkan gejala pemutusan struktural. Michael J. Green, Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) Asia Program dan mantan penasihat keamanan nasional AS untuk Asia Timur, menegaskan bahwa selama struktur interdependensi ini masih berjalan, perang terbuka akan selalu berada di pinggiran keputusan karena tidak sinkron dengan keberlanjutan rezim keamanan yang sedang dibangun.
Dalam kerangka ini, perang tidak hadir sebagai tujuan, tetapi sebagai bayangan yang membenarkan seluruh praktik kuasa: peningkatan belanja militer, modernisasi persenjataan, mobilisasi nasionalisme, hingga pendisiplinan publik melalui bahasa ancaman. Kuasa tidak bekerja dengan menghapus konflik, melainkan dengan menjaga konflik tetap hidup dalam bentuk yang terkontrol. Yang berlangsung bukan hanya eskalasi fisik, tetapi produksi ketakutan yang dilembagakan, di mana masyarakat dilatih untuk menerima rasa genting sebagai keadaan normal. Prediksi yang muncul dari pembacaan ini tidak menunjuk pada perang terbuka, melainkan pada penguatan rezim keamanan yang semakin intens dan terinstitusionalisasi.
Retorika akan mengeras, latihan militer akan diperluas, dan diskursus ancaman akan semakin distandarkan melalui bahasa kebijakan dan analisis keamanan. Namun konflik berskala besar tetap ditunda, karena justru penundaan itulah yang membuat kuasa dapat terus bekerja secara efektif. Cina dan Jepang, dalam situasi ini, tidak hanya berhadapan sebagai negara, tetapi sebagai produsen sekaligus produk dari pengetahuan yang mereka sendiri ciptakan tentang ancaman dan stabilitas.
Dengan demikian, relasi ini memperlihatkan bahwa apa yang tampak sebagai krisis keamanan sejatinya adalah arena produksi kebenaran geopolitik. Perang bukan solusi, melainkan justifikasi; bukan puncak, melainkan latar. Yang dipertaruhkan bukan sekadar wilayah, melainkan kontrol atas makna: siapa yang berhak mendefinisikan bahaya, siapa yang dianggap rasional, dan siapa yang dikonstruksi sebagai sumber gangguan. Di situlah kuasa menemukan bentuk kerjanya yang paling efektif.
