Secara genealogi, pertemuan Cheng Li-wun dengan Xi Jinping jauh lebih penting daripada sekadar “dialog damai.” Ini adalah upaya Beijing untuk mengembalikan arena Taiwan dari konflik militer ke konflik definisi politik, yaitu siapa yang berhak menentukan makna “Cina”, “Taiwan”, dan “status quo”. Reuters mencatat ini sebagai pertemuan pertama pemimpin oposisi Taiwan dengan Xi dalam lebih dari satu dekade, terjadi saat Beijing tetap meningkatkan tekanan militer dan politik atas Taiwan (Reuters 2026).
Genealoginya harus dibaca dari 1949. Setelah kalah perang saudara, pemerintahan Republik Cina yang dipimpin KMT mundur ke Taiwan, sementara Republik Rakyat Cina berdiri di daratan. Sejak itu, yang diperebutkan bukan hanya wilayah, tetapi klaim representasi: siapa “Cina” yang sah. Fakta historis ini dikonfirmasi oleh arsip resmi pemerintah Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa kedua pihak sejak 1949 mengklaim sebagai pemerintah sah Cina (U.S. Department of State 2023). Titik ini penting karena memperlihatkan bahwa konflik Taiwan sejak awal adalah konflik legitimasi politik, bukan sekadar soal pemisahan administratif.
Lalu datang pergeseran besar: 1971 kursi Cina di PBB beralih ke Beijing melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2758, dan 1979 Amerika Serikat mengakui Beijing secara diplomatik melalui Joint Communiqué (United Nations 1971; U.S. Department of State 1979). Pada saat yang sama, Washington tetap mempertahankan hubungan substantif dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act (1979) yang disahkan oleh Kongres AS (U.S. Congress 1979). Dalam dokumen resmi Departemen Luar Negeri AS ditegaskan bahwa kebijakan “one China policy” Amerika dipandu oleh Taiwan Relations Act, tiga Joint Communiqués, dan Six Assurances (U.S. Department of State 2022). Ini berbeda dari “one China principle” versi Beijing. Dengan kata lain, AS tidak menerima sepenuhnya klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan, tetapi juga tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka secara formal. Di sinilah ambiguitas strategis Amerika dibangun.
Tahap berikutnya adalah 1987 dan 1992. Taiwan mencabut darurat militer pada 1987 dan mulai membuka kontak sosial dengan daratan; kemudian pembicaraan 1992 melahirkan apa yang kini disebut “Konsensus 1992”. Menurut Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council), inti formula ini adalah pengakuan bahwa kedua pihak mengakui adanya “satu Cina” dengan interpretasi masing-masing (Mainland Affairs Council 2022). Justru ambiguitas inilah kekuatan politiknya. Ia cukup lentur untuk dipakai KMT sebagai jembatan hubungan, tetapi cukup tegas untuk dipakai Beijing sebagai pagar anti-kemerdekaan. Jadi “Konsensus 1992” bukan solusi final; ia adalah teknologi penundaan konflik.
Genealogi itu berlanjut ke 2005 dan 2015. Pada 2005, pertemuan Lien Chan dan Hu Jintao membuka kembali kanal partai-ke-partai antara KMT dan Partai Komunis Cina, yang secara simbolik menandai bahwa Beijing bisa melewati pemerintah formal Taiwan dan berbicara langsung dengan oposisi (Xinhua 2005). Kemudian pada 2015, pertemuan Xi Jinping dan Ma Ying-jeou di Singapura menjadi tonggak pertama pertemuan pemimpin kedua pihak sejak 1949 (Singapore Government 2015). Artinya, pola yang sedang kita lihat sekarang bukan hal baru; Cheng–Xi adalah pengulangan pola lama dengan konteks baru.
Konteks barunya muncul setelah 2016. Sejak Tsai Ing-wen berkuasa, lalu dilanjutkan Lai Ching-te, Beijing menolak berurusan dengan pemerintah DPP karena dipandang “separatis” (Council on Foreign Relations 2024). Bersamaan dengan itu, tekanan militer meningkat signifikan. Data resmi Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menunjukkan peningkatan aktivitas militer Cina di sekitar Taiwan, termasuk sortie pesawat dan kapal perang hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir (Taiwan Ministry of National Defense 2025–2026). Bahkan pada April 2026, aktivitas militer tetap berlangsung bersamaan dengan kunjungan oposisi ke Cina. Ini menunjukkan bahwa dialog bukan pengganti tekanan, melainkan lapisan sipil dari tekanan itu sendiri.
Dari sini hubungan dengan Amerika Serikat menjadi sangat tajam. Secara strategis, posisi AS di Taiwan bergantung pada dua hal sekaligus: pertama, bahwa Taiwan tetap cukup dekat dengan Washington untuk menjadi simpul penyeimbang terhadap Cina; kedua, bahwa ancaman Beijing tetap cukup nyata untuk membenarkan dukungan keamanan Amerika. Data dari Congressional Research Service menunjukkan bahwa AS secara konsisten meningkatkan dukungan militer dan penjualan senjata ke Taiwan dalam dekade terakhir sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik (Congressional Research Service 2023).
Namun Cheng–Xi mengganggu logika itu dari dalam. Pada saat yang sama ketika AS mendorong peningkatan belanja pertahanan Taiwan dan penjualan senjata bernilai miliaran dolar, dinamika politik domestik Taiwan justru menunjukkan resistensi. Laporan Reuters mencatat bahwa parlemen Taiwan sempat menahan rencana tambahan belanja pertahanan sekitar puluhan miliar dolar AS, sementara paket penjualan senjata dari AS tetap berjalan (Reuters 2026). Ini berarti Beijing sedang memainkan strategi presisi: melemahkan urgensi securitization Taiwan di saat AS ingin memperkuatnya.
Data elektoral 2024 memperlihatkan kenapa strategi ini mungkin berhasil. Komisi Pemilihan Umum Taiwan mencatat bahwa Lai Ching-te memenangkan pemilihan presiden dengan 40,05% suara, tetapi komposisi parlemen terbelah tanpa mayoritas tunggal (Taiwan Central Election Commission 2024). Secara politik, ini berarti rakyat Taiwan tidak memberikan dominasi penuh kepada kubu pro-kemerdekaan, tetapi juga tidak menyerahkan kontrol kepada kubu pro-Beijing. Dengan kata lain, Taiwan menghasilkan presiden yang berhati-hati terhadap Cina, tetapi parlemen yang cukup kuat untuk membatasi agenda keamanan yang terlalu dekat dengan AS. Ini celah struktural yang sangat menguntungkan Beijing.
Di sinilah analisis genealogis menjadi tajam: pertemuan Cheng–Xi bukan sekadar “upaya damai,” melainkan re-artikulasi kembali perang sipil Cina ke dalam demokrasi Taiwan kontemporer. Dulu KMT dan PKC bertempur memperebutkan siapa pemilik sah “Cina”. Kini, perebutan itu kembali dalam bentuk baru: PKC tidak perlu mendaratkan pasukan bila ia bisa membuat sebagian elite Taiwan sendiri mengafirmasi fondasi anti-kemerdekaan dan “satu Cina”. Beijing sedang mengubah konflik dari soal invasi menjadi soal produksi subjek politik Taiwan.
Bagi Amerika Serikat, ini problem yang lebih rumit daripada sekadar ancaman militer. Kapal perang bisa dibalas dengan kapal perang, misil dengan misil. Tetapi bila Beijing berhasil mendorong sebagian elit Taiwan untuk kembali ke kerangka “1992 Consensus”, maka narasi AS tentang Taiwan sebagai garis depan demokrasi yang terancam mulai kehilangan ketegasan moralnya. Dalam dokumen resmi Departemen Luar Negeri AS, posisi Washington tetap pada “strategic ambiguity”, tetapi kondisi domestik Taiwan menentukan sejauh mana kebijakan itu dapat dipertahankan (U.S. Department of State 2023).
Karena itu, hubungan pertemuan ini dengan AS bukan hubungan pinggiran, melainkan hubungan inti. Pertemuan Cheng–Xi terjadi dalam konteks meningkatnya rivalitas AS–Cina dan menjelang interaksi tingkat tinggi kedua negara. Ini memberi Beijing posisi tawar tambahan: bahwa masalah Taiwan tidak monolitik, melainkan terfragmentasi secara internal. Intinya Beijing sedang berusaha memenangkan Taiwan sebelum perang, dengan cara menggeser medan konflik dari pertahanan ke definisi.
Jika AS membaca Taiwan sebagai persoalan militer, sementara Cina membacanya sebagai persoalan representasi politik, maka Washington bisa unggul dalam kapasitas militer tetapi kalah dalam pembentukan realitas politik di Taiwan. Selama tekanan militer berjalan bersamaan dengan penetrasi politik ke dalam oposisi, maka pola Beijing menjadi jelas: coercion outside, co-optation inside.
94 total views, 2 views today
