Pasca runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, dunia bergerak dalam keyakinan bahwa tatanan liberal akan menjadi arah utama politik global. Berakhirnya Perang Dingin dipahami bukan hanya sebagai kemenangan geopolitik Barat, tetapi juga sebagai kemenangan demokrasi liberal dan ekonomi pasar. Keyakinan tersebut diperkuat oleh tesis Francis Fukuyama tentang “akhir sejarah”, yang menyatakan bahwa liberalisme merupakan bentuk akhir perkembangan ideologi politik manusia. Sejak saat itu, dunia seakan mengikuti asumsi bahwa demokrasi, pasar bebas, dan institusi internasional adalah fondasi alami bagi masa depan peradaban global.
Kritik terhadap keyakinan tersebut muncul dari Samuel Huntington yang menilai bahwa optimisme tentang kemenangan liberalisme terlalu menyederhanakan realitas politik global. Dalam tesisnya tentang benturan peradaban, ia berargumen bahwa konflik masa depan tidak lagi terutama ditentukan oleh ideologi atau ekonomi, melainkan oleh identitas budaya dan peradaban. Dunia, menurutnya, tidak bergerak menuju keseragaman liberal, tetapi menuju pluralitas peradaban yang memiliki sejarah, nilai, dan sistem makna yang berbeda. Dengan demikian, alih-alih menyaksikan akhir sejarah, politik global justru memasuki fase baru di mana peradaban menjadi sumber utama solidaritas sekaligus konflik internasional.
Realitas politik global kontemporer menunjukkan bahwa keyakinan terhadap universalitas tatanan liberal semakin dipertanyakan. Kebangkitan Cina dengan model pembangunan yang tidak sepenuhnya mengikuti demokrasi liberal, politik Rusia yang menekankan identitas historis dan kedaulatan negara, serta menguatnya nasionalisme di berbagai kawasan menunjukkan bahwa arah politik dunia tidak bergerak menuju satu model yang seragam. Bahkan di Barat sendiri, perdebatan tentang migrasi, proteksionisme ekonomi, dan masa depan globalisasi memperlihatkan perubahan dalam cara negara-negara memaknai identitas dan kepentingan mereka. Dalam situasi ini, tatanan liberal tidak sepenuhnya runtuh, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber legitimasi dalam politik internasional.
Pergeseran ini dapat dibaca bukan hanya sebagai perubahan strategi negara, tetapi sebagai respons peradaban terhadap tekanan sejarah. Arnold Toynbee menjelaskan bahwa peradaban tidak berkembang secara linear, melainkan melalui mekanisme challenge and response, di mana krisis sosial, politik, dan geopolitik memaksa suatu peradaban menemukan bentuk baru keberadaannya. Peradaban tumbuh ketika mampu merespons tantangan secara kreatif, dan melemah ketika respons tersebut gagal atau kehilangan legitimasi. Dalam konteks ini, transformasi orientasi Amerika Serikat dari universalisme liberal menuju diskursus identitas dan peradaban dapat dipahami sebagai respons terhadap tantangan struktural terhadap hegemoni Barat dalam sistem global kontemporer.
Hal tersebut juga terlihat dalam politik luar negeri Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya Amerika Serikat konsisten menempatkan demokrasi liberal, perdagangan bebas, dan multilateralisme sebagai dasar legitimasi globalnya, kini orientasi kebijakan luar negeri semakin menekankan kepentingan nasional, kedaulatan ekonomi, dan identitas strategis Barat. Retorika tentang perlindungan industri domestik, pembatasan migrasi, serta kompetisi strategis dengan Cina menunjukkan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya dibingkai oleh universalitas nilai liberal, melainkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan posisi dan identitasnya dalam struktur kekuasaan global yang berubah. Perubahan orientasi ini tidak hanya tampak pada tingkat wacana kebijakan, tetapi juga dalam praktik politik internasional yang secara langsung menguji prinsip kedaulatan negara sebagai fondasi tatanan Westphalia.
Pelemahan prinsip kedaulatan yang menjadi fondasi tatanan Westphalia semakin terlihat dalam peristiwa Venezuela pada awal 2026. Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan pemindahannya ke Amerika Serikat untuk diadili menunjukkan bahwa batas kedaulatan negara dapat dilampaui ketika negara besar menggabungkan kekuatan militer, hukum, dan diplomasi dalam satu tindakan politik. Setelah penangkapan tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai penjabat presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dalam praktik politik internasional kontemporer, prinsip non-intervensi yang menjadi dasar tatanan Westphalia tidak sepenuhnya hilang, tetapi semakin bergantung pada konfigurasi kekuasaan global.
Tekanan Amerika Serikat terhadap Iran pada 2026 semakin memperlihatkan bagaimana praktik keamanan global bergerak melampaui batas klasik kedaulatan negara. Pengerahan carrier strike group Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah, disertai peningkatan patroli udara dan kehadiran pembom strategis, menunjukkan bentuk proyeksi kekuatan yang secara langsung mempengaruhi ruang keamanan negara lain tanpa deklarasi perang formal. Kehadiran kekuatan militer tersebut tidak hanya berfungsi sebagai deterrence, tetapi juga sebagai tekanan politik dan strategis terhadap Iran dalam konflik regional yang terus berlangsung. Dalam situasi ini, kedaulatan negara tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kontrol teritorial semata, melainkan oleh kemampuan negara besar untuk memproyeksikan kekuatan militer dan mengatur stabilitas kawasan dari luar wilayahnya. Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa tatanan negara bangsa tetap menjadi kerangka formal hubungan internasional, tetapi semakin dibentuk oleh logika intervensi strategis dalam politik global kontemporer.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketegangan global tidak lagi dapat dipahami semata sebagai konflik kepentingan geopolitik atau persaingan kekuatan antarnegara. Ketika bahasa politik internasional mulai dipenuhi oleh narasi tentang identitas historis, nilai budaya, dan warisan peradaban, konflik global perlahan bergeser dari logika kepentingan menuju logika makna. Rivalitas antara Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Iran semakin sering dibingkai bukan hanya sebagai persaingan kekuatan, tetapi sebagai perbedaan cara memandang dunia dan tatanan politik internasional. Dalam konteks ini, konflik internasional tidak lagi sepenuhnya bergerak dalam kerangka negara bangsa, melainkan dalam kerangka identitas kolektif yang lebih luas, di mana politik global dipahami sebagai interaksi antarperadaban yang masing-masing berupaya mempertahankan legitimasi dan keberlanjutan sejarahnya.
Pergeseran bahasa politik global tersebut semakin terlihat dalam pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Munich Security Conference 2026. Dalam pidato itu, ia tidak hanya membicarakan keamanan, aliansi militer, atau stabilitas ekonomi, tetapi menempatkan hubungan Amerika Serikat dan Eropa dalam kerangka “Western civilization” yang harus dipertahankan. Penggunaan istilah ini menunjukkan perubahan penting dalam cara politik global dipahami dan dijelaskan. Jika sebelumnya legitimasi kebijakan luar negeri sering dibangun melalui bahasa demokrasi, institusi internasional, dan aturan global, kini identitas historis dan peradaban mulai menjadi sumber legitimasi baru. Dengan demikian, pidato Rubio tidak sekadar mencerminkan posisi diplomatik Amerika Serikat, tetapi juga menandai munculnya kembali diskursus peradaban dalam politik internasional kontemporer.
Dalam bagian yang lebih spesifik, Rubio menggambarkan hubungan Amerika Serikat dan Eropa bukan sekadar sebagai aliansi strategis, melainkan sebagai komunitas sejarah dan nilai yang berasal dari apa yang ia sebut sebagai Western civilization. Ia menekankan bahwa kerja sama transatlantik tidak hanya dibangun atas kepentingan keamanan atau ekonomi, tetapi juga atas warisan budaya, iman, dan pengalaman sejarah yang sama. Dalam pidato tersebut, Rubio juga memperingatkan bahwa Barat menghadapi ancaman kemunduran akibat de-industrialisasi, ketergantungan rantai pasok global, serta tekanan migrasi dan kompetisi kekuatan besar. Karena itu, ia menyerukan perlunya kolaborasi Amerika Serikat dan Eropa untuk mempertahankan keberlanjutan peradaban Barat di tengah perubahan struktur politik global. Penggunaan istilah civilization dalam konteks ini menunjukkan bahwa politik luar negeri tidak lagi semata berbicara tentang keseimbangan kekuatan atau institusi internasional, tetapi tentang upaya mempertahankan identitas historis yang dipandang sebagai fondasi tatanan dunia modern.
Jika dibaca secara teoritis, munculnya diskursus civilization dalam pidato Rubio menunjukkan kemungkinan terbentuknya tatanan baru dalam politik internasional, di mana legitimasi tidak lagi sepenuhnya bersumber pada negara bangsa atau institusi global, tetapi pada identitas historis yang lebih panjang. Dalam perspektif genealogi kekuasaan, perubahan bahasa politik ini menandai pergeseran sumber legitimasi dari norma universal menuju narasi historis kolektif. Peradaban menjadi kategori yang mampu menghubungkan masa lalu, identitas, dan kekuasaan dalam satu kerangka makna, sehingga konflik internasional tidak lagi dipahami hanya sebagai persaingan kepentingan, tetapi sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan sejarah dan nilai suatu komunitas politik yang lebih luas.
Dalam kerangka teori kuasa Michel Foucault, diskursus civilization dapat dipahami sebagai bentuk operasi kuasa yang bekerja melalui produksi pengetahuan dan identitas kolektif. Kuasa tidak hadir semata melalui kekuatan militer atau dominasi ekonomi, tetapi melalui kemampuan mendefinisikan realitas politik dan menentukan apa yang dianggap sah dalam hubungan internasional. Ketika istilah civilization digunakan dalam diplomasi global, ia berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan pengetahuan, identitas, dan legitimasi politik. Dengan cara ini, kuasa bekerja secara produktif, membentuk subjek politik kolektif yang melihat dirinya sebagai bagian dari sejarah dan nilai yang harus dipertahankan.
Jika dibaca melalui kerangka Arnold Toynbee, bahasa civilization yang digunakan Marco Rubio dapat dipahami sebagai refleksi kesadaran bahwa peradaban Barat sedang memasuki fase tekanan historis yang dalam. Toynbee menjelaskan bahwa setiap peradaban bergerak dari fase pertumbuhan menuju fase krisis ketika kemampuan merespons tantangan mulai melemah dan stabilitas tatanan lama tidak lagi terjamin. Dalam konteks ini, penekanan Rubio pada perlunya mempertahankan nilai, identitas, dan keamanan peradaban Barat menunjukkan bahwa kompetisi global tidak lagi dipahami sekadar sebagai rivalitas geopolitik, melainkan sebagai respons terhadap apa yang dapat dibaca sebagai tahap time of troubles, yaitu periode ketika peradaban berusaha menjaga kontinuitasnya di tengah pergeseran distribusi kekuasaan dunia. Dengan demikian, diskursus civilization dalam pidato tersebut mencerminkan upaya peradaban Barat untuk mengartikulasikan kembali legitimasi dan arah historisnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Dalam realitas politik internasional saat ini, bahasa civilization yang digunakan Rubio mencerminkan situasi konkret ketika peradaban Barat menghadapi tekanan simultan dari dalam dan luar: polarisasi politik domestik di Amerika Serikat dan Eropa, melemahnya legitimasi tatanan liberal internasional, kebangkitan kekuatan non-Barat seperti Cina, serta konflik geopolitik yang semakin sering dibingkai sebagai pertarungan nilai dan identitas. Jika dibaca melalui tahapan peradaban ala Toynbee, kondisi ini menyerupai fase time of troubles, yaitu periode ketika struktur politik dan ideologis lama tidak lagi stabil, sementara bentuk tatanan baru belum sepenuhnya terbentuk. Dalam situasi seperti ini, penggunaan istilah civilization dalam wacana politik bukan sekadar pilihan retoris, melainkan cerminan kesadaran bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan negara, tetapi keberlanjutan posisi historis peradaban Barat dalam sistem global.
Merespons situasi yang oleh Toynbee dapat dibaca sebagai fase time of troubles, diskursus civilization muncul sebagai upaya politik dan simbolik untuk memulihkan kohesi identitas serta legitimasi peradaban Barat di tengah perubahan struktur kekuasaan global. Ketika tatanan liberal tidak lagi mampu berfungsi sebagai bahasa universal yang menyatukan sekutu dan membingkai konflik, narasi tentang peradaban menjadi perangkat baru untuk menjelaskan ancaman, membangun solidaritas, dan menegaskan batas antara “kita” dan “yang lain”. Dalam konteks ini, diskursus civilization bukan sekadar konsep kultural, melainkan strategi kuasa yang berfungsi mengonsolidasikan kembali orientasi politik Barat, sekaligus menandai pergeseran politik internasional dari kompetisi negara bangsa menuju kompetisi legitimasi antarperadaban.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa politik global memasuki fase transisi yang berbeda dari era liberal internasional. Jika liberal order berupaya membangun legitimasi melalui norma universal dan institusi global, maka tatanan baru yang berbasis peradaban bergerak melalui produksi identitas kolektif dan narasi historis sebagai sumber kuasa. Dunia tidak lagi diarahkan menuju keseragaman politik, melainkan menuju konfigurasi kekuasaan yang terbentuk melalui berbagai narasi peradaban yang saling berinteraksi dan berkompetisi dalam menentukan makna tatanan dunia.
Dampak menguatnya diskursus civilization dalam politik global terlihat pada perubahan cara aliansi, legitimasi, dan konflik dibentuk dalam hubungan internasional. Dalam proses ini, Amerika Serikat tampil sebagai aktor utama yang memproduksi dan menyebarkan narasi tersebut melalui politik luar negeri dan kepemimpinan globalnya. Ketika Amerika Serikat membingkai hubungan transatlantik dan rivalitas global dalam bahasa peradaban, ia tidak hanya merespons perubahan dunia, tetapi sekaligus membentuk cara dunia memahami konflik internasional. Akibatnya, institusi global seperti PBB dan rezim multilateral tetap berfungsi secara formal, namun otoritas simboliknya semakin dipertanyakan ketika legitimasi politik bergeser dari norma universal menuju identitas historis kolektif. Dalam situasi ini, politik global bergerak menuju konfigurasi baru di mana konflik tidak hanya berlangsung pada level negara, tetapi juga pada level makna dan legitimasi, dengan Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam produksi diskursus yang membingkai perubahan tersebut.
Dengan demikian, pergeseran dari tatanan liberal menuju tatanan yang semakin dibingkai oleh narasi peradaban menunjukkan bahwa politik internasional tidak hanya berubah dalam struktur kekuasaan, tetapi juga dalam cara dunia memahami legitimasi dan identitasnya sendiri. Dalam perubahan ini, bahasa politik menjadi arena utama tempat kuasa diproduksi dan dipertahankan, menandai fase baru dalam evolusi tatanan global.
189 total views, 6 views today
