Model kekuasaan Cina dewasa ini menghadirkan mutasi historis dalam struktur politik global. Negara ini tidak lagi bekerja dalam batas kapitalisme liberal maupun sosialisme klasik, melainkan membentuk suatu rezim baru yang dapat disebut sebagai post-kapitalisme otoriter: sistem yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi berbasis pasar, namun tanpa membuka ruang kebebasan politik; yang menundukkan teknologi ke dalam kendali negara, bukan sebagai alat produksi semata, tetapi sebagai perangkat ontologis untuk menyusun kembali keberadaan manusia. Ekonomi Cina tetap tumbuh, dengan produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua 2025 mencapai 3,8% (IMF, 2025). Di balik angka tersebut berdiri struktur intervensi negara yang sangat dalam: investasi negara dalam sektor semikonduktor, AI, dan energi hijau dilakukan secara strategis. Khusus di bidang kecerdasan buatan, Cina menginvestasikan lebih dari US$57 miliar pada tahun 2024 saja (OECD, 2025), menjadikannya negara dengan alokasi tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Program seperti “Made in China 2025” dan “China Standards 2035” menunjukkan bahwa negara bukan hanya mengatur pasar, tetapi secara aktif menyusun arah inovasi, konsumsi, dan orientasi industri, dalam sebuah kapitalisme yang disterilkan dari ketidakpastian demokratis.
Namun, post-kapitalisme otoriter tidak berhenti pada sektor ekonomi. Di lapisan sosial, negara membentuk infrastruktur pengawasan digital yang paling luas dan kompleks dalam sejarah modern: lebih dari 600 juta kamera CCTV terpasang di ruang publik dan privat, dilengkapi teknologi pengenalan wajah dan pelacakan biometrik (CNA, 2024). Di provinsi-provinsi sensitif seperti Xinjiang, sistem seperti Integrated Joint Operations Platform (IJOP) digunakan untuk memantau warga Uighur secara real time, mencatat aktivitas ekonomi, lokasi, dan bahkan penggunaan listrik sebagai indikator risiko ekstremisme (HRW, 2021). Secara simultan, Social Credit System digunakan untuk mengkalkulasi reputasi setiap individu dan institusi berdasarkan ketaatan mereka pada norma sosial, finansial, dan ideologis. Hingga akhir 2024, lebih dari 30 juta warga dan entitas bisnis dibatasi akses transportasi, kredit, dan layanan publik akibat skor sosial yang rendah (Xinhua, 2024; Creemers, 2018).
Dalam ekosistem ini, yang dibentuk bukan sekadar warga yang patuh, tetapi jenis baru dari subjek: subjek performatif, yaitu individu yang hidup sebagai skor, peringkat, dan jejak digital yang terus-menerus diawasi dan disesuaikan secara algoritmik. Mereka tampak sadar, tampak memilih, tampak mengetahui. Tetapi pada dasarnya, mereka adalah efek dari representasi sistemik yang ditanamkan secara halus melalui struktur insentif, reward, dan penalti digital. Apa yang mereka sebut sebagai keputusan adalah hasil kurasi platform. Apa yang mereka pahami sebagai pengetahuan adalah hasil penyaringan informasi yang telah diotomatisasi. Dengan kata lain, mereka hidup dalam kesadaran yang telah diformat. Di sini, konsep “subjek” menjadi kunci analisis ontologis yang mendalam.
Menurut penulis, subjek bukanlah produk dari wacana seperti diasumsikan oleh post-strukturalisme klasik, tetapi kebenaran yang muncul saat individu menyadari bahwa pengetahuan yang ia klaim hanyalah efek dari konstruksi yang lebih besar darinya sendiri. Subjek bukan kesadaran terhadap informasi, melainkan kesadaran akan ketidaktahuan, yakni pengalaman dislokatif ketika individu menyadari bahwa seluruh representasi dirinya—nama, skor, riwayat, ranking, bahkan moralitas—telah dibentuk sebelum ia menyadarinya. Maka, subjek bukan titik dalam sistem tanda, tetapi sisa yang tidak bisa ditandai. Ia bukan entitas simbolik, melainkan retakan dalam sistem simbolik itu sendiri. Ia adalah pengalaman yang tidak dapat dikalkulasi oleh algoritma.
Dalam konteks Cina, produksi sosial dilakukan melalui kalkulasi yang sangat rinci: reputasi seseorang dapat dibangun atau dihancurkan oleh skor sosial, dan skor ini dihitung berdasarkan variabel yang tampak objektif, namun justru bersifat politis. Semakin patuh, semakin tinggi nilainya. Semakin kritis, semakin dibatasi. Tetapi subjek sejati tidak muncul dalam sistem ini—karena sistem hanya mengenali performa, bukan kebenaran. Subjek sejati muncul ketika individu menyadari bahwa dirinya yang dianggap patuh itu bukanlah “dirinya”, melainkan sekumpulan data yang dirakit secara sistemik. Ini adalah titik di mana subjek muncul sebagai kebenaran—bukan karena ia tahu sesuatu, tetapi karena ia sadar bahwa apa yang ia tahu bukan miliknya.
Foucault menyebut kekuasaan modern sebagai kekuasaan yang bekerja secara produktif: ia tidak sekadar melarang, tapi menciptakan. Dalam sistem Cina, hal ini nyata dalam cara negara tidak hanya memantau, tetapi memproduksi moralitas, loyalitas, dan bahkan ekspresi afeksi digital. Tetapi Foucault berhenti pada produksi—sementara posisi penulis melangkah lebih jauh: subjek bukan apa yang diproduksi oleh kekuasaan, tetapi apa yang bertahan setelah produksi itu gagal menjelaskan keberadaan manusia secara utuh. Subjek bukan entitas fungsional, tapi kebenaran yang melampaui sistem tanda. Ia tidak hadir dalam sistem, tetapi dalam retakan sistem itu sendiri. Dalam hal ini, sistem skor sosial dan arsitektur digital Cina bukan hanya alat represi, tetapi bentuk nyata dari upaya menutup ruang kemunculan subjek sebagai kebenaran. Ia menggantikan ketidaktahuan dengan data, menggantikan kesadaran dengan skor, dan menggantikan keberadaan dengan peringkat.
Bourdieu dalam teori modalnya mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi melalui distribusi yang tersamar: siapa yang mendapat akses ke pengetahuan, jaringan, simbol, dan otoritas akan menentukan posisi sosial seseorang. Dalam post-kapitalisme otoriter, modal digital menjadi bentuk dominasi baru. Akses terhadap rating tinggi, histori daring yang bersih, dan algoritma yang berpihak menjadi faktor utama mobilitas sosial. Namun, distribusi ini bukan netral—melainkan dikurasi oleh negara. Akibatnya, individu tidak hanya dididik untuk menjadi baik, tetapi untuk tampak baik di hadapan sistem, menginternalisasi struktur pengawasan sebagai cara hidup. Namun sistem ini tidak hanya menutup ruang subjek; ia mengekspornya. Melalui program Digital Silk Road dan inisiatif Belt and Road, teknologi pengawasan dan logika skor sosial diekspor ke lebih dari 80 negara. Negara-negara seperti Zimbabwe, Kamboja, dan Serbia mulai mengadopsi struktur serupa. Maka, post-kapitalisme otoriter tidak hanya menjadi formasi domestik, tapi arsitektur global baru yang menggantikan kebebasan dengan performa, dan mengganti demokrasi dengan efisiensi kalkulatif.
Dengan demikian, yang sedang berlangsung di Cina bukan sekadar penguatan otoritarianisme, melainkan transformasi ontologis: penciptaan realitas tanpa subjek. Subjek yang ada dalam sistem ini bukan entitas, tapi simulasi. Ia tampak sadar, padahal tidak pernah melewati ketidaktahuan. Ia tampak bebas, padahal tidak pernah benar-benar memilih. Subjek sejati, menurut penulis, hanya mungkin muncul ketika individu menyadari bahwa seluruh klaim pengetahuannya telah diformat oleh kekuasaan. Dan pada titik itu—bukan sebelumnya—kebenaran mulai berbicara sebagai subjek.
Cina hari ini tidak sekadar memajukan pembangunan ekonomi atau memperluas pengaruh luar negeri. Ia tengah menanamkan satu bentuk kekuasaan yang menghapus kemungkinan munculnya subjek sebagai kebenaran. Dalam proyek-proyek seperti Digital Silk Road dan pengembangan sistem pengawasan domestik, Cina tidak hanya menawarkan stabilitas bagi elite negara-negara lain, tetapi juga menyebarkan formasi politik yang menggantikan rakyat dengan pengguna, opini dengan data, dan subjek dengan skor. Ini adalah wajah baru politik global: politik yang tidak membutuhkan kehendak individu, tetapi cukup dengan keterbacaan perilaku.
Teknologi seperti Integrated Joint Operations Platform (IJOP) di Xinjiang atau sistem pengawasan pintar di Lahore, Beograd, dan Phnom Penh bukan hanya alat kontrol, tetapi mesin epistemik—yang menentukan apa yang boleh dilihat, siapa yang pantas dipercayai, dan bagaimana seseorang dikenali. Dalam sistem ini, subjek tidak pernah muncul sebagai dirinya sendiri, karena seluruh keberadaannya telah direduksi menjadi parameter-parameter pengukuran: waktu tinggal di rumah, pola belanja, frekuensi komunikasi, hingga aktivitas keagamaan. Namun lebih dari sekadar pengawasan, sistem ini mencegah kemunculan pengalaman reflektif tentang diri. Subjek sejati, seperti yang telah penulis rumuskan, bukanlah hasil dari pengakuan negara, masyarakat, atau algoritma. Ia lahir ketika individu mengalami keterputusan dengan sistem yang mengklaim telah mengenalnya. Tetapi dalam rezim post-kapitalisme otoriter yang dikembangkan dan disebarluaskan Cina, tidak ada ruang bagi keterputusan itu—karena seluruh hidup individu telah dinormalisasi sebagai respons terhadap struktur. Dalam kondisi ini, individu bukan sedang ditekan, tetapi dibentuk untuk tidak menyadari bahwa ia tidak pernah menjadi dirinya.
Ini bukan represi klasik, melainkan penggagalan ontologis terhadap subjek. Politik tidak lagi terjadi di medan wacana, tapi di lapisan terdalam eksistensi manusia: siapa yang diperbolehkan menjadi—dan siapa yang hanya difungsikan. Dalam masyarakat seperti ini, keberadaan ditentukan oleh keterlibatan dalam sistem; jika tidak bisa terbaca, individu dianggap tidak ada.
Di sinilah letak krisis subjek yang paling radikal: ketiadaan bukan lagi hasil kekerasan, tapi hasil penyaringan algoritmik. Dalam sistem yang dibangun Cina dan kini dijual ke dunia, subjektivitas tidak dimusnahkan secara frontal, tetapi diproses menjadi kompatibel dengan struktur. Yang lahir bukan manusia merdeka, tetapi entitas yang diajarkan untuk percaya bahwa dirinya adalah hasil dari performanya sendiri. Padahal, seluruh performa itu telah dikurasi, diarahkan, dan disesuaikan sebelumnya oleh mesin pembaca dunia.
Dan justru karena itu, ekspansi kekuasaan Cina bukan hanya ekspansi teknologis atau diplomatik, melainkan sebuah upaya untuk mengganti format politik global dari yang berbasis kehendak menjadi berbasis respons. Dalam dunia seperti ini, subjek sebagai pusat pertanyaan—“siapa aku?”, “apa yang benar?”, “apa yang tak bisa direduksi oleh sistem?”—tidak diberi tempat. Ia digantikan oleh akun, grafik, peringkat, dan prediksi. Maka perjuangan hari ini bukan hanya melawan otoritarianisme, tetapi melawan logika dunia yang tak memberi ruang bagi ketidakteraturan, keterputusan, dan ketaksaan—tiga syarat utama kemunculan subjek sebagai kebenaran. Karena hanya ketika sistem gagal menjelaskan, ketika individu merasa asing terhadap representasi dirinya, ketika hidup tidak bisa dibaca oleh kode—di situlah subjek benar-benar mulai muncul. Dan selama sistem algoritmik yang diekspor Cina semakin sempurna membaca kita, maka tugas historis kita adalah menjadi yang tak terbaca. Bukan agar tak terlihat, tetapi agar tetap ada sebagai subjek—yang tidak hidup karena dikenal, tetapi karena berani mempertanyakan siapa yang mengaku telah mengenalnya.
Ekspansi global post-kapitalisme otoriter Cina telah mengalami percepatan signifikan dalam satu dekade terakhir. Menurut laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI, 2023), lebih dari 80 negara telah mengadopsi atau menguji sistem pengawasan digital buatan Cina, termasuk teknologi pengenalan wajah, perangkat pelacakan suara, dan sistem manajemen kota pintar (smart city surveillance). Di antara negara-negara tersebut, 63% tergolong negara dengan skor demokrasi rendah menurut The Economist Intelligence Unit, yang menandakan bahwa model kekuasaan digital Cina paling cepat diterima di konteks yang tidak terlalu memprioritaskan kebebasan sipil. Huawei sendiri tercatat telah mengerjakan lebih dari 300 proyek smart city secara global, termasuk di Beograd (Serbia), Lahore (Pakistan), dan Nairobi (Kenya). Artinya, Cina tidak hanya mengekspor teknologi—ia mengekspor kemampuan negara untuk mengawasi rakyatnya secara sistematis.
Lebih tajam lagi, Cina bukan hanya menawarkan alat, tetapi logika pemerintahan. Dalam banyak kasus, ekspor ini diikuti oleh pelatihan aparat keamanan, kerjasama transfer data, dan integrasi sistem ke dalam struktur hukum lokal. Di Zimbabwe, misalnya, sistem pengawasan yang dibangun bersama Cina digunakan secara eksplisit untuk memetakan oposisi menjelang pemilu (Freedom House, 2024). Di Kamboja, pemerintah menggunakan teknologi tersebut untuk mengawasi aktivitas mahasiswa dan LSM. Fakta bahwa sebagian besar sistem ini bersifat tertutup, tidak transparan, dan sulit diaudit secara independen menunjukkan bahwa ekspansi ini bersifat bukan sekadar teknis, tetapi hegemonik secara epistemologis: ia mengklaim satu-satunya cara valid untuk memahami rakyat adalah melalui kalkulasi yang didikte oleh logika perangkat keras Beijing.
Model ini menjelma menjadi arsitektur kekuasaan yang tidak membutuhkan ideologi untuk menundukkan, melainkan cukup menyediakan infrastruktur yang menjanjikan efisiensi. Bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap instabilitas politik, janji ini sangat menggoda: stabilitas tanpa demokrasi, ketertiban tanpa deliberasi, kehadiran negara tanpa subjek. Ini menggeser definisi politik dari ranah ide ke ranah interoperabilitas. Maka, post-kapitalisme otoriter ala Cina bekerja bukan dengan memperluas kebenaran, tetapi dengan memperluas protokol. Yang ditanamkan ke dalam institusi negara-negara lain bukan narasi Cina, melainkan operational compatibility terhadap sistem yang secara diam-diam mematikan ruang munculnya subjek.
Yang paling mengkhawatirkan dari ekspansi ini bukan hanya daya jangkau teknologinya, tetapi cara sistem tersebut menyusun ulang relasi antara individu dan keberadaan. Dalam sistem pengawasan digital yang diekspor oleh Cina, individu tidak lagi diperlakukan sebagai entitas yang memiliki kehendak, kesadaran, dan ketaksaan eksistensial. Sebaliknya, mereka direduksi menjadi unit-unit perilaku yang dapat dipetakan, dihitung, dan diprediksi. Ketika lebih dari 80 negara mengadopsi sistem seperti ini (ASPI, 2023), maka yang sedang tersebar bukan sekadar infrastruktur pengawasan, tetapi format subjek yang sudah difiksasi oleh logika performatif digital: manusia sebagai output behavior, bukan sebagai pusat kesadaran. Subjek sejati, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, muncul bukan dari keterbacaan, tetapi dari keterputusan—dari kesadaran bahwa dirinya bukan totalitas dari skor, rekam data, atau representasi. Namun dalam sistem ini, tidak ada ruang untuk jeda, tidak ada tempat untuk diam, tidak ada momen untuk eksistensi yang tak terukur. Segala sesuatu harus terdeteksi agar dianggap ada.
Lebih dari itu, diseminasi sistem Cina secara global memperkuat ide bahwa kebenaran hanya muncul jika dapat dikuantifikasi. Ini adalah benturan langsung dengan gagasan subjek sebagai sisa dari sistem representasi: sebagai retakan, bukan sebagai hasil. Dalam sistem yang dipaksakan melalui proyek Digital Silk Road, kebenaran bukan lagi pengalaman internal yang tak terwakili, melainkan skor yang dihasilkan dari algoritma korelasi. Maka, logika ini tidak hanya membisukan subjek, tetapi menggantikannya dengan entitas semi-algoritmik—manusia yang percaya dirinya bebas karena memiliki pilihan di antarmuka, padahal seluruh pilihannya telah dikurasi dan diarahkan. Seperti dalam kasus Beograd dan Lahore, sistem pengawasan yang ditanamkan disertai dengan pelatihan aparat dan integrasi langsung ke sistem keamanan nasional (Freedom House, 2024), membuktikan bahwa ekspor Cina bukan netral secara politik, melainkan turut membentuk siapa yang boleh hidup sebagai “subjek” dan siapa yang cukup sebagai “pengguna”.
Dalam kerangka ini, subjek individual tidak hanya dibungkam; ia diciptakan ulang sebagai fiksi performatif yang kompatibel dengan logika negara—bukan sebagai sumber makna, tetapi sebagai efek keterlacakan. Maka, ekspansi post-kapitalisme otoriter Cina bukan hanya geopolitik digital, tetapi intervensi ontologis yang berskala global. Ia merombak cara manusia dipahami, dikenali, dan disahkan dalam sistem sosial. Ancaman terbesarnya bukan sensor, tetapi formatting. Bukan represi frontal, tetapi penyusunan ulang kondisi-kondisi dasar agar subjek tidak pernah lahir. Dan di sinilah letak tantangan: bagaimana mempertahankan eksistensi yang tak bisa diukur, tak bisa diprediksi, tak bisa dibaca—karena hanya dalam ketidakterbacaan itu, subjek sebagai kebenaran bisa tetap hidup.
Post-kapitalisme otoriter yang dijalankan Cina merepresentasikan transformasi mendasar dalam mekanisme kekuasaan abad ke-21. Dominasi tidak lagi dijalankan melalui wacana ideologis terbuka, melainkan melalui sistem teknologis yang secara senyap mengendalikan kehidupan sosial lewat data, algoritma, dan jaringan pengawasan. Ekspansi global sistem seperti social credit, teknologi pengenalan wajah, dan infrastruktur kota pintar menunjukkan bahwa kekuasaan kini bekerja lewat ketepatan teknis dan bukan konsensus politik. Dalam tatanan ini, individu direduksi menjadi node yang dinilai berdasarkan performa yang dapat dikalkulasi, bukan lagi sebagai subjek yang berpikir dan mempertanyakan. Keberadaan hanya diakui jika dapat direkam, dibaca, dan diproses secara sistemik—membentuk lanskap politik yang semakin steril dari ambiguitas dan kehendak.
Di dalam logika kekuasaan semacam ini, subjek sebagai pusat kesadaran dan kebenaran terancam lenyap. Yang terjadi bukanlah represi dalam bentuk klasik, tetapi peniadaan kemungkinan bagi individu untuk mengalami keterputusan dari sistem yang membentuknya. Subjektivitas tidak ditindas, melainkan dinormalisasi sedemikian rupa hingga ia tak lagi muncul sebagai peristiwa reflektif. Maka, perjuangan dalam menghadapi model kekuasaan ini bukan hanya mempertahankan hak-hak politik, tetapi menjaga ruang bagi kesadaran eksistensial yang tak bisa dikalkulasi. Dalam konteks ini, menolak untuk sepenuhnya dapat diprediksi atau dibaca sistem bukanlah tindakan pasif, melainkan ekspresi ontologis dari subjek sebagai kebenaran—yang tetap hadir justru ketika ia tidak sesuai dengan logika performa digital.
REFERENSI
Australian Strategic Policy Institute (ASPI). 2023. Mapping China’s Techno-Authoritarian Influence. Canberra: ASPI. https://www.aspi.org.au
Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by John G. Richardson, 241–258. New York: Greenwood.
Creemers, Rogier. 2018. “China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control.” SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3175792
Foucault, Michel. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Pantheon Books.
Freedom House. 2024. Beijing’s Global Media Influence 2024. Washington, DC: Freedom House. https://freedomhouse.org
Human Rights Watch (HRW). 2021. China’s Algorithms of Repression: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App. New York: Human Rights Watch.
IMF. 2025. World Economic Outlook: Seizing the Opportunity of Green Transition. Washington, DC: International Monetary Fund. https://www.imf.org
Maya, Jeverson Arthuur. 2024. Kuasa Kekuasaan. Jakarta: UKI Press.
OECD. 2025. AI Investment and National Strategy Tracker: Global Landscape Update. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org
Xinhua. 2024. “Over 30 Million Restricted by Social Credit Scores by End of 2024.” Xinhua News Agency, December 20, 2024. http://www.xinhuanet.com
272 total views, 2 views today
