Dalam istilah Foucault, Washington sedang berusaha menjadikan perang Iran dan krisis Hormuz sebagai ujian kebenaran bagi aliansi. NATO tidak lagi diperlakukan semata sebagai pakta pertahanan, tetapi sebagai perangkat yang membedakan siapa sekutu “riil” dan siapa sekutu “setengah hati.” Reuters melaporkan Trump mengancam keluar dari NATO karena negara-negara Eropa menolak mengirim kapal untuk membantu membuka Hormuz, dan Pete Hegseth bahkan menolak menegaskan komitmen AS pada pertahanan kolektif sebelum presiden memutuskan (Reuters 2026). Artinya, Washington menggeser makna aliansi: dari kewajiban timbal balik yang terinstitusionalisasi menjadi loyalitas situasional kepada keputusan strategis presiden AS. Ini sangat Foucauldian: kuasa tidak hanya meminta kepatuhan, tetapi juga memproduksi kategori “sekutu yang baik” dan “sekutu yang gagal.”
Di titik ini, yang bekerja bukan hanya sovereign power dalam arti hak memutuskan perang, tetapi juga governmentality. Washington tidak harus memerintah London, Paris, atau Berlin secara langsung; cukup dengan menciptakan lingkungan ancaman, tekanan logistik, dan biaya reputasional sehingga negara-negara itu dipaksa mengambil posisi terhadap operasi Amerika. Ketika Trump mengaitkan NATO, Hormuz, dan bantuan untuk Ukraina dalam satu medan tawar, ia sedang memerintah lewat pengondisian medan keputusan, bukan semata lewat komando. Reuters mencatat ancaman penghentian suplai senjata untuk Ukraina yang dibeli Eropa bila sekutu tak ikut “coalition of the willing” di Hormuz. Di sini kuasa bekerja sebagai teknik pengikatan silang: keamanan Eropa, energi Teluk, dan kredibilitas NATO dipaksa masuk ke satu kalkulus yang didefinisikan Washington (Reuters 2026)
Namun London tidak merespons dengan pembangkangan frontal. Inggris memilih apa yang bisa dibaca sebagai counter-conduct: bukan menolak sistem, tetapi mengubah cara ia dipimpin. Reuters melaporkan Starmer menolak ikut serangan awal karena tindakan militer harus punya rencana yang “viable” dan “thought–through,” lalu hanya mengizinkan penggunaan pangkalan untuk tindakan yang disebut defensif (Reuters 2026). Di sini bahasa legalitas, viabilitas, dan “national interest” bukan sekadar argumen normatif; itu adalah teknologi pembatas untuk mencegah Inggris berubah dari sekutu menjadi co–belligerent penuh. London tidak memutus relasi dengan Washington; London sedang menegosiasikan ulang derajat keterikatannya.
Ini penting, karena dalam kerangka kuasa, hukum bukan lawan kuasa; hukum adalah salah satu bentuk artikulasinya. Inggris memakai legalitas dan prosedur bukan untuk keluar dari jaringan kuasa Barat, tetapi untuk mengatur jarak di dalam jaringan itu. Ketika pejabat Inggris merujuk pelajaran dari Irak dan perlunya dasar hukum yang jelas serta penyelarasan dengan mitra internasional, itu adalah cara memproduksi rezim kebenaran tandingan terhadap Washington: perang yang sah bukan perang yang diminta sekutu terkuat, melainkan perang yang lolos uji legalitas, legitimasi, dan end-state. Jadi London sedang melawan dominasi Amerika bukan dengan anti-Amerikanisme, melainkan dengan juridifikasi keputusan strategis.
Tetapi alasan London tidak berhenti pada legalitas. Variabel yang lebih dalam adalah bahwa Inggris hari ini memerintah dirinya sebagai negara broker: penghubung antara keamanan Atlantik, modal Teluk, dan pasar Eropa. Hubungan ekonomi Inggris dengan Iran sendiri sangat kecil: total perdagangan barang dan jasa Inggris–Iran pada empat kuartal hingga akhir Q3 2025 hanya £433 juta, dan Iran berada di posisi mitra dagang ke-114 Inggris. Sebaliknya, pemerintah Inggris sendiri menekankan bahwa kesepakatan dengan Gulf dapat menambah £1,6 miliar per tahun ke GDP Inggris. Artinya, bagi London, yang harus dijaga bukan “akses ke Iran,” melainkan stabilitas ekosistem Teluk tempat modal, investasi, dan strategi pasca-Brexit Inggris bertumpu (Gov.UK 2025).
Di sinilah relasi kuasa tersembunyi menjadi lebih material. Inggris bukan hanya negara; ia adalah simpul antara negara dan pasar. Reuters melaporkan pasar asuransi laut London tetap memberi perlindungan untuk pelayaran Timur Tengah sambil menaikkan premi perang, dan Joint War Committee di pasar London memperluas zona berisiko tinggi di Teluk, dengan premi naik lima kali lipat dalam hitungan hari. Ini menunjukkan bahwa City of London tidak berdiri di luar geopolitik; ia adalah bagian dari dispositif keamanan itu sendiri. Penetapan “high-risk zone,” premi perang, dan kapasitas underwriting adalah bentuk produksi pengetahuan yang mengatur perilaku kapal, pedagang, negara, dan militer. Dalam bahasa Foucault, ini adalah kuasa-pengetahuan: pasar asuransi tidak sekadar bereaksi terhadap perang, tetapi ikut mengonstruksi realitas risiko yang lalu memaksa negara bertindak.
Jadi ketika London menolak ofensif penuh, itu dapat dibaca sebagai upaya menjaga posisi Inggris sebagai pengelola sirkulasi, bukan penghancur medan. Inggris ingin perdagangan tetap berlangsung, premi tetap dibayar, shipping tetap terlindungi, dan monarki-monarki Teluk tetap melihat London sebagai mitra keamanan rasional. Karena itu, Reuters menunjukkan Inggris dan Prancis justru memimpin pembicaraan untuk pembukaan kembali Hormuz pascagencatan senjata, dengan tahapan demining lalu perlindungan tanker. Ini bukan kebetulan. London tidak menolak penggunaan kekuatan sama sekali; ia menolak format kekuatan yang membuatnya kehilangan posisi sebagai arsitek tata-lintas dan berubah menjadi pemilik perang Amerika (Reuters 2026).
Kalau kita geser ke Eropa kontinental, yang tampak adalah usaha mengubah NATO dari mesin mobilisasi geopolitik Amerika menjadi rezim keamanan yang dibatasi wilayah, hukum, dan mandat. Reuters mengutip pejabat Prancis yang menegaskan NATO ditujukan untuk keamanan kawasan Euro-Atlantik, bukan operasi ofensif di Hormuz. Macron juga menyebut pembukaan Hormuz lewat kekuatan militer sebagai opsi yang tidak realistis dan menegaskan bahwa itu “bukan operasi kami.” Merz pun menyatakan bahwa ini bukan perang NATO, dan jika Jerman kelak membantu, itu harus sesudah perang, dengan mandat internasional dan persetujuan parlemen. Jadi Eropa sedang memproduksi ulang kebenaran institusional NATO: NATO sah sebagai pertahanan kolektif, tetapi tidak sah sebagai ekstensi otomatis dari perang pilihan Washington (Reuters 2026).
Dalam bahasa Foucault, ini adalah perebutan atas regime of truth. Washington berkata: sekutu sejati adalah sekutu yang ikut saat Amerika membutuhkan. Eropa menjawab: sekutu yang sah adalah sekutu yang bergerak dalam batas hukum, mandat, wilayah, dan multilateralitas. Perselisihan ini bukan sekadar perbedaan opini; ini pertarungan untuk menentukan apa yang boleh dihitung sebagai “kewajiban aliansi.” Ketika Prancis, Jerman, dan Inggris menolak masuk ke operasi ofensif tetapi bersedia membahas keamanan pelayaran setelah gencatan senjata, mereka sedang memisahkan dua medan kebenaran: perang Amerika dan keamanan global. Pemisahan ini adalah bentuk resistensi diskursif yang sangat kuat.
Tetapi resistensi Eropa tetap parsial. Reuters mencatat analisis bahwa Eropa masih membutuhkan waktu lama untuk menggantikan kemampuan AS seperti air-to-air refueling, lift, dan ISR (Reuters 2026). Ini berarti otonomi Eropa saat ini lebih kuat sebagai wacana dan prosedur daripada sebagai kemampuan material penuh. Dengan kata lain, Eropa bisa menahan, memperlambat, dan menegosiasikan kuasa Amerika, tetapi belum sepenuhnya bisa menggantikannya. Relasi ini bukan dominasi total atau emansipasi total, melainkan ketergantungan yang dinegosiasikan. Eropa mencoba mengurangi intensitas pemimpinannya oleh Washington, tetapi belum punya perangkat penuh untuk keluar dari tata keamanan yang dibangun AS.
Maka relasi Washington-London-Eropa hari ini sebenarnya dapat dibaca sebagai krisis hegemonik internal. Washington masih memiliki kapasitas militer dan posisi pusat dalam NATO, tetapi legitimasi kepemimpinannya menurun karena ia mencoba mengubah aliansi menjadi instrumen pembuktian loyalitas. London masih ingin mempertahankan “special relationship,” tetapi kini harus menimbang biaya ekonomi, hukum, dan politik domestik, serta kebutuhan mempererat hubungan dengan Eropa. Starmer secara terbuka mengatakan dunia yang volatil menuntut kemitraan ekonomi dan pertahanan yang lebih dekat dengan Eropa untuk memperbaiki “deep damage” akibat Brexit. Artinya, Inggris kini tidak lagi sepenuhnya memproduksi dirinya sebagai jembatan satu arah menuju Washington; ia mulai memproduksi dirinya sebagai simpul ganda antara Amerika dan Eropa.
Ada satu lapis lagi yang penting: Gulf sendiri adalah pusat yang diam-diam memerintah ketiganya. Hormuz membawa sekitar seperlima minyak dunia, dan penutupannya mendorong kenaikan harga energi serta upaya pembentukan koalisi maritim baru. UAE bahkan menyatakan kesediaan ikut task force internasional untuk membuka kembali Hormuz. Ini berarti Washington, London, dan Eropa sama-sama tidak sepenuhnya otonom; mereka diperintah balik oleh chokepoint, harga energi, dan kerentanan rantai pasok. Dalam hal ini, kuasa bukan hanya berada pada subjek yang memerintah, tetapi pada arsitektur sirkulasi yang membuat subjek itu sendiri harus menyesuaikan diri. Hormuz bukan sekadar lokasi; ia adalah mekanisme yang mendisiplinkan Barat.
Dengan demikian, Washington ingin memerintah aliansi melalui logika loyalitas. London ingin bertahan melalui logika mediasi. Eropa ingin membatasi perang melalui logika legal-mandatory. Yang membuat semuanya tegang adalah fakta bahwa tiga logika ini hidup dalam satu infrastruktur keamanan yang sama, tetapi tidak lagi berbagi definisi yang sama tentang tujuan aliansi.
Kesimpulan terdalamnya bukan bahwa Amerika “kehilangan kuasa.” Justru sebaliknya: kuasa Amerika masih sangat besar, tetapi kini ia bekerja semakin kasar sebagai ancaman, syarat, dan tekanan. Itu membuat London dan Eropa tidak langsung tunduk, melainkan mengembangkan teknik resistensi: legalitas, mandat internasional, pembatasan misi, diplomasi pascaperang, dan reposisi ekonomi. Jadi yang sedang kita lihat bukan keruntuhan kuasa, melainkan mutasi bentuk kuasa dari hegemoni yang diterima menjadi hegemoni yang harus terus diuji dan dipaksakan ulang.
202 total views, 4 views today
