Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela merupakan produk dari sejarah panjang pengelolaan kawasan Amerika Latin sebagai ruang strategis hemisfer Barat. Sejak awal abad ke-20, Amerika Serikat mengkonstruksi kawasan ini sebagai wilayah kepentingan vital, bukan semata karena kedekatan geografis, tetapi karena perannya dalam keamanan energi, stabilitas politik, dan pencegahan penetrasi kekuatan eksternal. Venezuela mulai memperoleh posisi strategis khusus sejak ditemukannya cadangan minyak besar pada dekade 1910-an dan 1920-an, menjadikannya salah satu pemasok energi utama bagi industri Amerika Serikat pada Perang Dunia II dan awal Perang Dingin (Tugwell 2018).
Pada periode tersebut, relasi Amerika Serikat dan Venezuela dibangun melalui pola simbiosis otoritarian. Washington mendukung rezim Juan Vicente Gómez dan penerusnya selama stabilitas minyak terjaga dan nasionalisme ekonomi tidak mengancam kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika. Negara Venezuela diterima sebagai mitra sejauh ia dapat diprediksi dan terkendali. Pola ini mencerminkan logika lama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Amerika Latin, di mana kedaulatan nasional dihormati secara formal, tetapi dibatasi secara substantif (Grandin 2006).
Transformasi besar terjadi pada akhir abad ke-20 dengan naiknya Hugo Chávez ke tampuk kekuasaan pada 1999. Chávez bukan sekadar presiden baru, melainkan figur yang secara simbolik memutus kontinuitas sejarah tersebut. Nasionalisasi industri minyak, restrukturisasi PDVSA, serta penggunaan pendapatan minyak untuk proyek sosial dan diplomasi regional menantang arsitektur lama hubungan pusat dan pinggiran (Ellner 2011). Dalam pembacaan Washington, Venezuela beralih dari mitra bermasalah menjadi preseden berbahaya, terutama karena Chávez berupaya membangun blok regional alternatif melalui ALBA dan mempererat hubungan dengan Rusia, Cina, dan Iran.
Upaya kudeta terhadap Chávez pada 2002, yang kemudian diketahui melibatkan aktor-aktor yang bersimpati pada oposisi dan memperoleh respons ambigu dari Amerika Serikat, menandai eskalasi konflik terbuka (Golinger 2006). Sejak saat itu, kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela bergerak dalam pola delegitimasi bertahap. Dukungan terhadap oposisi politik, penggunaan mekanisme HAM internasional, dan tekanan diplomatik menjadi instrumen utama, sementara opsi militer tetap berada di latar belakang sebagai ancaman laten.
Kematian Chávez pada 2013 membuka fase baru dalam genealogi krisis Venezuela. Nicolás Maduro mewarisi negara yang sangat bergantung pada minyak, tetapi tanpa kapasitas simbolik dan karisma pendahulunya. Kejatuhan harga minyak global pada 2014 mempercepat keruntuhan ekonomi, sementara salah urus kebijakan moneter memperparah inflasi hingga mencapai tingkat hiperinflasi dalam beberapa tahun berikutnya (Hausmann dan Muci 2019). Amerika Serikat membaca fase ini sebagai pergeseran kualitatif: dari rezim ideologis yang menantang menjadi negara yang gagal menjalankan fungsi dasar.
Sejak 2017, sanksi Amerika Serikat terhadap Venezuela meningkat secara sistematis. Pembatasan akses terhadap pasar keuangan internasional, embargo minyak, dan pembekuan aset negara tidak lagi diarahkan hanya pada perubahan perilaku, tetapi pada pelumpuhan kapasitas fiskal rezim (Weisbrot dan Sachs 2019). Dalam diskursus resmi Amerika Serikat, Venezuela mulai diklasifikasikan bersama negara-negara yang dipandang sebagai sumber instabilitas transnasional, sejajar dengan narasi negara gagal dan negara kriminal.
Tuduhan narkoterrorisme terhadap Nicolás Maduro dan lingkaran elite negara pada 2020 merupakan momen penting dalam genealogi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, kepala negara berdaulat diposisikan secara eksplisit sebagai aktor kriminal lintas negara, bukan sebagai subjek politik yang sah (US Department of Justice 2020). Langkah ini mengaburkan batas antara kebijakan luar negeri dan penegakan hukum, memungkinkan intervensi dipresentasikan sebagai tindakan yuridis, bukan agresi geopolitik.
Kepemimpinan Donald Trump mempercepat logika ini. Trump tidak tertarik pada rekayasa tatanan global jangka panjang, tetapi pada demonstrasi kekuatan yang cepat, dapat dikomunikasikan kepada publik domestik, dan minim biaya politik internal. Dalam berbagai pernyataan, Trump secara konsisten mengaitkan Venezuela dengan krisis narkotika dan migrasi yang membebani kota-kota Amerika Serikat, membingkai intervensi sebagai bentuk perlindungan langsung terhadap masyarakat Amerika (CBS News 2026). Dengan demikian, kebijakan luar negeri dilekatkan secara langsung pada logika politik dalam negeri.
Penyerangan Amerika Serikat dan penangkapan presiden Venezuela merupakan kulminasi dari proses panjang ini. Operasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menguasai wilayah atau membangun pemerintahan baru, tetapi untuk memutus pusat simbolik kekuasaan negara. Amerika Serikat belajar dari Irak dan Afghanistan bahwa pendudukan justru menghasilkan delegitimasi balik dan biaya jangka panjang. Dalam kasus Venezuela, strategi yang dipilih adalah pengosongan kedaulatan tanpa rekonstruksi.
Respons dunia terhadap penyerangan ini mengonfirmasi normalisasi intervensi selektif dalam tatanan global kontemporer. Rusia dan Cina mengecam secara diplomatik, tetapi tidak melampauinya dengan langkah strategis yang berisiko eskalasi langsung (Reuters 2026). Negara-negara Amerika Latin terpecah antara prinsip non-intervensi dan kepentingan pragmatis terkait arus migrasi Venezuela yang telah membebani infrastruktur sosial mereka selama bertahun-tahun (UNHCR 2024). Uni Eropa mengekspresikan keprihatinan normatif, tetapi kembali menegaskan keterbatasan kapasitasnya untuk bertindak independen dari Amerika Serikat (Politico 2026).
Lapisan krusial lain dalam genealogi keruntuhan legitimasi rezim Maduro adalah migrasi keluar negeri yang bersifat masif, berlarut, dan lintas kelas sosial. Sejak Nicolás Maduro mengambil alih kekuasaan pada 2013, Venezuela mengalami salah satu eksodus penduduk terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa jumlah warga Venezuela yang bermigrasi ke luar negeri meningkat dari sekitar 700 ribu orang pada 2015 menjadi lebih dari 5 juta pada 2018, dan terus bertambah hingga melampaui 7,7 juta orang pada akhir 2024 (UNHCR 2024; IOM 2024). Angka ini setara dengan lebih dari seperempat total populasi Venezuela, sebuah proporsi yang jarang terjadi dalam sejarah migrasi modern negara non-konflik bersenjata.
Distribusi geografis migrasi tersebut memperlihatkan pola regional yang sangat jelas. Kolombia menampung sekitar 2,9 juta warga Venezuela, Peru sekitar 1,5 juta, Chile sekitar 530 ribu, Ekuador sekitar 475 ribu, dan Brasil sekitar 430 ribu. Di luar kawasan, Amerika Serikat menampung lebih dari 770 ribu warga Venezuela, sementara Spanyol menjadi tujuan utama di Eropa dengan lebih dari 500 ribu migran Venezuela (R4V Platform 2024; UNHCR 2024).
Lonjakan migrasi terbesar terjadi pada periode 2016 hingga 2019, bertepatan dengan fase hiperinflasi ekstrem, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta runtuhnya layanan publik dasar. Bank Dunia mencatat bahwa pendapatan riil rumah tangga Venezuela turun lebih dari 75 persen, sementara tingkat kemiskinan melonjak hingga melampaui 90 persen populasi (World Bank 2022). Dalam kondisi tersebut, migrasi berubah dari pilihan ekonomi menjadi strategi bertahan hidup.
Selain faktor ekonomi, dimensi politik memainkan peran signifikan. Laporan organisasi hak asasi manusia menunjukkan peningkatan penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kriminalisasi oposisi politik selama masa pemerintahan Maduro. Bagi banyak warga, migrasi menjadi bentuk pelarian dari negara yang tidak lagi dipersepsikan sebagai pelindung, melainkan sebagai sumber ketakutan dan ketidakpastian (Human Rights Watch 2023).
Komposisi migrasi ini memperkuat argumen delegitimasi. Gelombang awal migrasi didominasi oleh kelas menengah terdidik dan profesional negara, diikuti oleh kelas pekerja dan kelompok miskin yang menempuh jalur darat berbahaya menuju negara-negara tetangga. Survei regional menunjukkan bahwa mayoritas migran Venezuela tidak merencanakan kepulangan dalam waktu dekat, bahkan jika kondisi ekonomi membaik, karena hilangnya kepercayaan terhadap stabilitas politik dan institusional negara asal (IOM 2022).
Dalam konteks ini, migrasi massal bukan sekadar dampak kebijakan yang gagal, tetapi indikator genealogis dari runtuhnya relasi negara dan subjeknya. Negara kehilangan fungsi paling mendasar, yakni menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan warganya.
Pada titik akhir inilah respons rakyat Venezuela memperoleh bobot historisnya. Laporan media internasional mencatat perayaan signifikan di kalangan diaspora Venezuela di Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Eropa atas ditangkapnya presiden mereka sendiri (AP 2026; Reuters 2026). Fenomena ini tidak berfungsi sebagai legitimasi moral bagi Amerika Serikat, melainkan sebagai konfirmasi bahwa relasi simbolik antara rezim dan rakyatnya telah lama terputus. Dalam banyak kasus sejarah, intervensi asing justru memicu konsolidasi nasional. Ketidakhadiran refleks tersebut dalam skala luas di Venezuela menunjukkan bahwa negara telah kehilangan fungsi representasionalnya jauh sebelum penyerangan terjadi.
Secara genealogis, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam kasus Venezuela tidak menciptakan kehancuran dari nol. Ia bekerja di atas lapisan krisis historis yang telah lama mengendap. Penyerangan tersebut bukan awal runtuhnya Venezuela, melainkan momen ketika negara yang telah kehilangan legitimasi internal tidak lagi mampu mempertahankan klaim kedaulatan eksternalnya.
Dalam logika ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak lagi beroperasi sebagai relasi antarnegara, melainkan sebagai mekanisme klasifikasi: siapa yang masih dapat diperlakukan sebagai subjek politik dan siapa yang direduksi menjadi objek penegakan.
Venezuela tidak menunjukkan bahwa kedaulatan dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal, melainkan bahwa kedaulatan menjadi rapuh ketika ia tidak lagi dihidupi oleh warganya. Dalam kondisi tersebut, intervensi tidak datang sebagai pelanggaran, tetapi sebagai konsekuensi dari sejarah panjang yang telah mengosongkan negara dari makna representasionalnya sendiri.
