Pembangunan adalah salah satu kata paling sering diucapkan dalam wacana global sejak pertengahan abad ke-20. Hampir semua negara, lembaga internasional, bahkan organisasi masyarakat sipil menggunakannya sebagai bahasa bersama untuk membicarakan kemajuan, modernitas, kesejahteraan, dan masa depan. Namun, jika kita mengikuti metode genealogi ala Michel Foucault, pembangunan tidak boleh dibaca sebagai sebuah gagasan netral yang berkembang secara linear dari waktu ke waktu. Genealogi menolak narasi asal-usul tunggal dan kemajuan yang mulus; sebaliknya, ia menelusuri retakan-retakan, ketegangan, dan pertarungan di balik lahirnya suatu rezim kebenaran. Genealogi pembangunan berarti mengungkap bagaimana istilah itu diproduksi, bagaimana ia berfungsi sebagai teknologi kuasa, dan bagaimana ia selalu disertai resistensi yang melahirkan wacana-wacana baru.

Sejarah pembangunan pasca-Perang Dunia II memperlihatkan bagaimana sebuah istilah yang tampak sederhana dapat menjadi mesin kuasa global. Dunia yang hancur akibat perang memerlukan narasi rekonstruksi. Amerika Serikat, melalui Marshall Plan, memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai penyelamat ekonomi Eropa, tetapi juga sebagai penguasa wacana baru: pembangunan. Istilah development mulai digunakan untuk menandai perbedaan antara dunia yang “maju” dan dunia yang “kurang berkembang”. Di sini kita sudah melihat retakan pertama: dunia dipetakan dalam kategori yang dihasilkan oleh praktik kuasa. “Modern” dan “tradisional” bukan sekadar deskripsi, tetapi klasifikasi normatif yang menentukan siapa berhak memberi bantuan dan siapa layak menerima. Rostow, dengan teori lima tahap pertumbuhan ekonominya, menulis seolah-olah ia hanya menggambarkan hukum universal sejarah, padahal ia sedang membentuk rezim kebenaran yang menempatkan Barat sebagai model dan dunia ketiga sebagai murid yang tertinggal.

Retakan kedua muncul ketika negara-negara dunia ketiga, yang dijanjikan jalan menuju kemajuan melalui modernisasi, justru mendapati diri mereka semakin tergantung pada modal dan teknologi Barat. Teori ketergantungan lahir dari pengalaman ini. Andre Gunder Frank, Samir Amin, dan Theotonio dos Santos tidak sekadar menulis teori ekonomi; mereka mengajukan sebuah counter-discourse yang menyingkap kepalsuan klaim modernisasi. Genealogi melihat di sini bagaimana kuasa melahirkan resistensi, dan resistensi itu membentuk pengetahuan baru. Jika modernisasi mengatur dunia melalui klasifikasi tradisional-modern, teori ketergantungan memperkenalkan kategori pusat-pinggiran. Kategori ini memberi kerangka untuk membaca dunia sebagai struktur eksploitatif, di mana pembangunan tidak membawa kemajuan, melainkan keterbelakangan yang diproduksi. Namun, resistensi pun tetap sebuah bentuk kuasa; ia menciptakan rezim kebenaran tandingan yang mendefinisikan posisi negara, menentukan strategi politik, dan membatasi horizon imajinasi.

Retakan ketiga tampak ketika para pemikir post-development seperti Arturo Escobar mulai mengungkap bahwa pembangunan adalah mitos modernitas. Kritik ini lebih radikal, sebab ia tidak hanya menolak isi dari pembangunan, tetapi juga membongkar kerangka epistemiknya. Pembangunan dilihat sebagai wacana yang mengatur kehidupan, sebuah jaringan bahasa, institusi, laporan, statistik, dan proyek teknis yang menciptakan objek baru bernama “dunia ketiga”. Genealogi membaca pembangunan sebagai rezim yang memproduksi subjek: petani yang harus diajari teknik baru, perempuan yang harus diberdayakan, desa yang harus dimodernkan. Semua kategori ini bukan lahir dari realitas obyektif, melainkan diciptakan oleh pengetahuan pembangunan untuk mengatur kehidupan. Escobar menulis bahwa pembangunan tidak lain adalah mekanisme kekuasaan yang membungkus diri dalam mitos kemajuan. Dengan cara ini, post-development menunjukkan bahwa pembangunan selalu disertai eksklusi: pengetahuan lokal disingkirkan, masyarakat adat dipinggirkan, dan ekologi dikorbankan.

Namun, wacana pembangunan tidak runtuh begitu saja. Justru dari kritik itu lahirlah kompromi baru bernama pembangunan berkelanjutan. Laporan Brundtland tahun 1987 sering dipandang sebagai tonggak transformatif, dengan definisi terkenal bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Di permukaan, definisi ini tampak progresif, karena mengaitkan pembangunan dengan keadilan ekologis dan generasional. Namun, jika dibaca genealogis, pembangunan berkelanjutan adalah bentuk normalisasi baru. Ia menambahkan dimensi lingkungan ke dalam rezim kebenaran pembangunan, tetapi tetap mempertahankan logika dasar bahwa ada standar global yang harus dipenuhi, ada indikator yang harus dicatat, ada target yang harus dicapai. Dengan kata lain, ia adalah mutasi kuasa: bukan lagi sekadar logika pertumbuhan, tetapi logika keberlanjutan. Retakan semakin jelas ketika pada 2015, PBB mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator, SDGs memperlihatkan betapa pembangunan berkelanjutan adalah mekanisme biopolitik global. Negara-negara diukur, dipantau, dan dibandingkan bukan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga angka kemiskinan, tingkat emisi, kesetaraan gender, dan sebagainya.

SDGs bukan hanya panduan moral, melainkan instrumen kuasa yang mengatur perilaku negara. Dengan pendekatan genealogis, kita melihat bahwa pembangunan berkelanjutan bekerja sebagai teknologi kuasa yang lebih halus: ia tidak lagi hanya memerintah, tetapi mengatur melalui data, statistik, dan standar internasional. Negara tidak bisa begitu saja menolak, karena indikator global telah menjadi parameter legitimasi di mata internasional. Dalam konteks Indonesia, genealogi pembangunan berkelanjutan menyingkap banyak retakan. Proyek Ibu Kota Nusantara dipromosikan sebagai kota hijau yang ramah lingkungan, tetapi praktiknya melibatkan deforestasi, relokasi masyarakat adat, dan eksploitasi ruang hidup. Retakan pengetahuan tampak jelas: pemerintah menampilkan data hijau, indikator keberlanjutan, dan retorika global, sementara masyarakat lokal mengalami kehilangan tanah dan sumber penghidupan. Begitu pula dengan agenda transisi energi: di satu sisi, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi, di sisi lain ketergantungan pada batu bara masih sangat tinggi. Diskursus resmi berbicara tentang keberlanjutan, tetapi praktiknya tetap tunduk pada logika kapitalisme ekstraktif. Genealogi menunjukkan di sini bahwa keberlanjutan adalah wacana yang menutupi ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi.

Jika kita membaca lebih jauh, pembangunan selalu disertai politik representasi. Pada era modernisasi, dunia ketiga direpresentasikan sebagai tradisional dan terbelakang. Pada era ketergantungan, dunia pinggiran direpresentasikan sebagai korban struktur global. Pada era post-development, masyarakat lokal direpresentasikan sebagai subjek yang perlu dibebaskan dari mitos pembangunan. Pada era pembangunan berkelanjutan, negara-negara direpresentasikan sebagai aktor yang harus mematuhi indikator global. Representasi ini bukan sekadar bahasa; ia adalah cara kuasa bekerja, membentuk subjek, dan mengatur perilaku. Foucault mengingatkan bahwa kuasa bukan sekadar dominasi dari atas, melainkan jaringan relasi yang membentuk pengetahuan dan kebenaran. Dengan cara itu, pembangunan adalah medan kuasa yang tak pernah netral, selalu menghasilkan rezim kebenaran baru, dan selalu melahirkan retakan yang memungkinkan resistensi. Maka, pembangunan berkelanjutan yang kini kita terima sebagai kebenaran global sebenarnya adalah rezim kebenaran kontemporer yang kelak pun bisa digugat.

Genealogi memperingatkan bahwa setiap rezim kebenaran lahir dari kontingensi sejarah, bukan hukum alam. Modernisasi lahir dari Perang Dingin, ketergantungan dari pengalaman eksploitatif, post-development dari kritik epistemik, dan pembangunan berkelanjutan dari krisis ekologi global. Tidak ada yang final, tidak ada yang mutlak; yang ada adalah pertarungan terus-menerus antara kuasa dan resistensi. Dengan membaca pembangunan secara genealogis, kita belajar bahwa istilah ini bukan hanya tentang ekonomi atau kebijakan, tetapi tentang bagaimana dunia diatur melalui pengetahuan. Modernisasi mengatur melalui tahapan pertumbuhan, ketergantungan mengatur melalui struktur pusat-pinggiran, post-development mengatur melalui dekonstruksi mitos, dan pembangunan berkelanjutan mengatur melalui indikator global. Semua itu adalah bentuk kuasa, dan semua itu melahirkan retakan yang membuka ruang bagi pengetahuan baru.

Genealogi pembangunan pada akhirnya menyingkap paradoks: pembangunan adalah wacana yang selalu menjanjikan masa depan lebih baik, tetapi di balik janji itu selalu tersembunyi relasi kuasa. Modernisasi menjanjikan modernitas, tetapi memaksakan dominasi Barat. Ketergantungan menjanjikan kesadaran struktural, tetapi melanggengkan narasi pinggiran. Post-development menjanjikan pembebasan, tetapi tetap terjebak dalam kritik epistemik. Pembangunan berkelanjutan menjanjikan keseimbangan, tetapi sering menutupi kontradiksi antara pertumbuhan dan ekologi. Inilah retakan-retakan yang harus terus dibaca, sebab di sanalah kita menemukan bahwa pembangunan bukan garis lurus menuju masa depan, melainkan sejarah penuh pergulatan, kuasa, dan resistensi.

 251 total views,  2 views today